TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, 664 ribu wajib pajak atau WP badan sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) sampai 30 April 2018.
"Angka ini meningkat 11,23 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 597 ribu," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama saat dihubungi Tempo pada Rabu, 3 Mei 2018.
Baca: Email Palsu Ditjen Pajak Beredar, Masyarakat Diimbau Berhati-hati
Realisasi ini sebenarnya baru mencakup 45,17 persen dari total pelaporan yang seharusnya, sebanyak 1,47 juta WP badan wajib lapor SPT. Namun, Hestu menjelaskan, jatuh tempo SPT tahunan untuk setiap WP badan berbeda-beda, bergantung pada tahun pembukuannya.
Jatuh tempo SPT adalah empat bulan setelah berakhirnya tahun buku. Artinya, pelaporan SPT pada April diwajibkan bagi WP badan yang tahun bukunya berakhir di Desember. Sedangkan untuk tahun buku yang berakhir April sampai dengan Maret, jatuh tempo pelaporannya adalah akhir Juli. Demikian seterusnya.
"Jadi, di akhir Juli nanti, akan naik lumayan juga penerimaan pajaknya," tuturnya.
Wajib pajak badan masih bisa melaporkan SPT meskipun lewat batas waktu dengan membayar denda administratif Rp 1 juta. Berbeda lagi, jika terlambat membayar, wajib pajak bakal terkena denda 2 persen per bulan dari pajak terutang.
Wajib pajak badan bisa melaporkan SPT secara langsung melalui pos, jasa kurir, dan jasa ekspedisi atau secara elektronik. "Teman-teman di KPP tentunya akan mengawasi dan mengimbau WP badan yang belum lapor untuk segera melaporkan SPT-nya," kata Hestu.
