Chevron Ingin Kepastian Kebijakan Fiskal Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Chevron mengapresiasi tindakan pemerintah Indonesia menyederhanakan peraturan-peraturan di bidang usaha industri minyak dan gas. Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit Chuck Taylor menilai, langkah tersebut dapat membuat iklim investasi minyak dan gas di Indonesia lebih kompetitif.

"Dengan iklim investasi yang kompetitif dan potensi cadangan yang ada, Indonesia memiliki peluang meningkatkan investasi migas, lapangan pekerjaan, dan pendapatan yang lebih tinggi bagi pemerintah," kata Taylor melalui keterangan tertulis, Rabu, 2 Mei 2018.

Chevron adalah salah satu perusahaan energi multinasional yang telah beroperasi di Indonesia selama 94 tahun. Perusahaan ini memiliki lapangan-lapangan migas darat yang tersebar di Riau dan Sumatera, serta lapangan migas lepas pantai di Kalimantan Timur. Taylor mengatakan Chevron telah memproduksi lebih dari 13 miliar barel minyak selama ini.

Simak: Chevron Kaji Ulang Kelanjutan Pengurasan Minyak

Taylor lalu menyampaikan apa yang diperlukan investor migas. Kata dia, investor memerlukan kepastian dan daya saing fiskal. Apalagi, harga komoditas yang rendah dalam beberapa tahun terakhir menuntut investor menurunkan biaya dan lebih selektif dalam membuat keputusan investasi.

Dia memaparkan, kepastian dan daya saing fiskal mencakup pembagian hasil yang memberikan imbal-balik kompetitif, ketaatan terhadap komitmen yang tertuang dalam kontrak, penyusunan regulasi yang didasarkan pada data dan praktik global, persetujuan yang tepat waktu, penyederhanaan proses perizinan, dan penyelarasan kebijakan antarkementerian maupun antara pemerintah pusat dan daerah.

"Investor mengharapkan kesepakatan kontrak yang mendukung kinerja operasi kelas dunia, nilai finansial dan pendapatan yang bersaing," ujarnya.

Salah satu kebijakan pemerintah yang diapresiasi Chevron adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait gross split. Menurut dia, Kementerian ESDM telah menerima masukan dari pelaku industri. Jika Menteri ESDM Ignasius Jonan memberikan tambahan pembagian yang lebih besar untuk kontraktor, kata Taylor, terbuka peluang pengembalian investasi yang lebih kompetitif.

"Saya berharap Bapak Menteri Jonan menggunakan kebijakan ini untuk mewujudkan peluang investasi secara utuh," kata Taylor.