TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) siap memfasilitasi pembiayaan investasi untuk proyek infrastruktur 2019 sebesar Rp 55,6 triliun, dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) maupun Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, telah direncanakan pembangunan infrastruktur yang akan didanai melalui skema PINA mencapai Rp 41,1 triliun.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembiayaan investasi melalui skema PINA tersebut akan masuk ke sektor pembangkit listrik dan juga tahapan kedua pembangunan Bandara Kertajati. "Kemudian masih masuk juga di jalan tol, beberapa ruas. Lalu kita masuk juga ke kawasan wisata terpadu, sepuluh Bali baru itu," ujarnya, Senin, 30 April 2018.
Baca: Jokowi Diminta Dorong Percepatan Pembangunan Bandara Timika
Selain PINA, Bappenas juga terus mengembangkan pembiayaan proyek infrastruktur melalui skema KPBU yang pada tahun depan ditargetkan mencapai sebesar Rp 14,5 triliun. Pembiayaan skema KPBU sebesar Rp 14,5 triliun tersebut sebagian merupakan inisiatif dari Kementerian atau Lembaga dan juga ada inisiatif dari pemerintah daerah.
Bambang menjelaskan, sejumlah proyek infrastruktur yang dimaksud itu meliputi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan perawatan jalan. "Jadi kita sekarang mengembangkan KPBU tidak hanya membuat jalan baru, tapi juga perawatan jalan terutama kita fokus di pantai timur Sumatera dan pantura Pulau Jawa," katanya.
Dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, kata Bambang, diperlukan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan baik yang bersumber dari APBN, pinjaman atau hibah luar dan atau dalam negeri, serta sumber pembiayaan yang bersumber dari swasta dan Badan Usaha Milik Negara.
Pelibatan peran swasta dan BUMN dalam pembiayaan pembangunan sangat penting, baik untuk memenuhi keterbatasan ruang fiskal maupun dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik.
Pelibatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai skema, termasuk melalui skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur, maupun melalui skema PINA. "Untuk 2019, total pembiayaan infrastruktur Rp 300-an triliun. Kita belum ada anggarannya, jadi baru perkiraan awal Rp 300 triliun. Tapi kita sudah mulai Rp 14,5 triliun itu dengan KPBU, kemudian BUMN juga ada yang langsung," kata Bambang.
ANTARA
