Bisnis Kuliner Kekinian, Gibran Rakabuming Sebut Rujak Cingur

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan kepada wartawan saat grand opening Markobarnya di Makassar, 3 September 2016. Ia tertarik membuka bisnis Martabak karena tingginya peminat dan pasar yang besar di Makassar. TEMPO/Iqbal lubis

    Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan kepada wartawan saat grand opening Markobarnya di Makassar, 3 September 2016. Ia tertarik membuka bisnis Martabak karena tingginya peminat dan pasar yang besar di Makassar. TEMPO/Iqbal lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Gibran Rakabuming menyebut rujak cingur bisa menjadi referensi bisnis kuliner kekinian, asalkan dari sisi kemasannya diubah.

    "Bisa asal kemasannya diubah. Yang penting kan kemasan," ujar Putra pertama Presiden Joko Widodo ini seusai hadir dalam acara Ngobrol Santai yang digelar Universitas Surabaya di Jawa Timur, Sabtu, 28 April 2018.

    Baca juga: Gerai Markobar Gibran Rakabuming Segera Hadir di Filipina

    Gibran mengaku sudah sering memakan rujak cingur, terutama ketika dia berkunjung ke Surabaya. "Sering makan kalau ke Surabaya. Tapi biasanya langsung makan dan tidak dibawa pulang," ucapnya.

    Menurut pemilik bisnis Chilipari, Markobar, dan juga bisnis konveksi itu, rujak di Surabaya dan Solo berbeda, terutama pada sambal dan cingurnya.

    Dalam acara Ngobrol Santai, Gibran membagikan kiat-kiat menjadi pengusaha kepada mahasiswa. Ia menjelaskan, untuk memulai usaha yang dibutuhkan hanyalah keyakinan dan tidak takut untuk memulai hal yang baru.

    "Yang penting harus yakin. Sebelum memasarkan produk, harus terlebih dahulu melakukan riset pasar, harus tahu produk apa yang diinginkan masyarakat, produk apa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tutur pemilik nama lengkap Gibran Rakabuming Raka ini kepada mahasiswa.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.