Ketua BPK Ingin Pemeriksaan Kinerja Lebih Mendalam Seperti di AS

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Bogor, Bogor, 23 Mei 2017. BPK memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LKPP Tahun 2016 yang merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN 2016. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Bogor, Bogor, 23 Mei 2017. BPK memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LKPP Tahun 2016 yang merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta -  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara, menginginkan pemeriksaan kinerja--selain pemeriksaan keuangan--yang dilakukan instansi yang dipimpinnya dilakukan lebih mendalam dan komprehensif. Ia berharap agar BPK bisa mencontoh lembaga auditor di negara lain seperti Amerika dan Australia dalam hal pemeriksaan kinerja.

    Moermahadi menjelaskan, selama ini masih banyak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja yang tidak jelas, tidak komprehensif, dan tidak tuntas. Hal itu dikarenakan pemeriksaan kinerja tersebut dilakukan hanya dengan waktu yang paling lama tiga bulan.

    Baca: BPK Temukan Pemborosan Pembangkit Listrik PLN Rp 1,61 Triliun

    Padahal di BPK negara lain seperti di Amerika dan Australia, pemeriksaan kinerja dilakukan selama enam bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun. "Kita tidak hanya mementingkan kuantitas atau banyaknya audit kinerja agar dapat mencapai target IKU atau Indeks Kinerja Utama, tetapi juga kualitas dan kedalamannya," ujar Moermahadi dalam keterangan resmi di laman BPK, Rabu, 25 April 2018.

    Lebih jauh Moermahadi menilai, LHP Kinerja harus komprehensif dan mendalam, sehingga dapat menghasilkan temuan dan rekomendasi yang tepat sasaran. "Saya berharap lebih baik kuantitas pemeriksaannya sedikit tetapi lebih mendalam dan komprehensif dibandingkan banyak tetapi hanya menyentuh kulitnya saja," katanya.

    Tak hanya menyoroti LHP Kinerja, Moermahadi pun mengajak pelaksana BPK bersama wujudkan komitmen pembangunan zona integritas di lingkungan BPK untuk mencapai wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ia menghimbau agar pemeriksa berani berkata tidak terhadap perintah atasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip integritas BPK.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Data yang Dikumpulkan Facebook Juga Melalui Instagram dan WhatsApp

    Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Facebook mengumpulkan data dari penggunanya, tidak banyak yang menyadari jenis data apa yang dikumpulkan.