Komisi Energi DPR RI Gelar Rapat Soal Listrik dengan PLN

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dirut PLN, Sofyan Basyir. TEMPO/Charisma Adristy

    Dirut PLN, Sofyan Basyir. TEMPO/Charisma Adristy

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Energi, Riset, dan Teknologi DPR RI menggelar rapat dengar pendapat panja listrik yang dihadiri oleh Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Dalam rapat tersebut dibahas kinerja dan realisasi pembangunan pembangkit listrik.

    Sofyan Basir mengatakan pembahasan tersebut meliputi pembangkit listrik fast track program tahap dua. "Agendanya perjalanan setahun kemarin di 2017, terus yang lain-lain," katanya di Kompleks Parlemen, Selasa, 24 April 2018.

    Baca: BPK Temukan Pemborosan Pembangkit Listrik PLN Rp 1,61 Triliun

    Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pemborosan di PT PLN (Persero) Rp 1,6 triliun. Dalam laporan hasil pemeriksaan atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Subsidi Listrik Tahun 2016, auditor negara menyatakan pemborosan terjadi karena PLN tidak menggunakan bahan bakar gas untuk pembangkit listrik bergerak di lima daerah.

    Penanggung jawab Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu BPK, Suparwadi, menyatakan pengadaan pembangkit bergerak berkapasitas 500 megawatt belum seluruhnya didukung pasokan bahan bakar gas. “Sehingga berpotensi memboroskan keuangan Rp 1,61 triliun dan proyeknya mengalami keterlambatan," katanya dalam salinan laporan yang diperoleh Tempo, Selasa, 17 April 2018.

    Borosnya biaya pembangkit bergerak tidak didukung produksi listrik yang memadai. Berdasarkan uji petik BPK di tiga unit pembangkit bergerak, realisasi produksi sepanjang November 2016-Desember 2017 tidak sesuai dengan kontrak. Bahkan produksi listrik pembangkit bergerak Belitung-Suge hanya 13,42 persen dari target.

    PLN sebagai pembeli dibebani pembayaran 70 persen dari produksi listrik pembangkit bergerak meski listriknya tidak dipakai. BPK pun meminta PLN mengubah kontrak serta menyusun kajian penyediaan pasokan gas.

    Selain itu, sepanjang 2017, laba bersih PLN anjlok hingga 45,7 persen, yaitu Rp 4,42 triliun. Direktur Human Capital Management PT PLN M. Ali mengatakan penurunan laba tersebut karena biaya pembelian bahan baku utama, yaitu batu bara, yang terus meningkat.

    CHITRA PARAMAESTI | ROBBY IRFANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.