TEMPO.CO, Jakarta - Tujuh orang perwakilan pengunjuk rasa ojek online diterima pimpinan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di ruang rapat Komisi V DPR, Jakarta, Senin, 23 April 2018. Dua tuntutan utama ojek online adalah kenaikan tarif dan kejelasan payung hukum.
Irwan, salah satu perwakilan ojek online yang berasal dari Bandung, meminta DPR benar-benar memenuhi tuntutan mereka, tidak sekadar mengatakan setuju dengan tuntutan tersebut. "Ini saya lihat di ruangan ini semuanya ngangguk-ngangguk, tapi kalau tanpa eksekusi enggak ada gunanya. Kalau cuman ngangguk-ngangguk, ya, enggak ada gunanya," ujar Irwan disambut tepuk tangan seisi ruangan.
Baca Juga:
Simak: Ojek Online Mengeluh: Kami Korban Perang Tarif
Dia pun meminta DPR tidak membohongi mereka, seperti yang terjadi ketika mereka berunjuk rasa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Maret 2018. "Besoknya, tanggal 28, kami dijanjikan bertemu Pak Moeldoko, kementerian, dan aplikator. Nyatanya kami dibohongi. Kami hanya ditempatkan di ruangan kosong selama tiga jam. Tidak ada mediasi," kata perwakilan ojek online lain.
Namun para perwakilan ojek online masih berharap DPR bisa menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. "Kami berharap DPR benar-benar mewakili rakyat, bukan hanya paduan suara. Bukan mencari siapa yang salah, tapi sama-sama mencari solusi," ucap perwakilan ojek online lain.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis menyatakan akan segera menindaklanjuti berbagai tuntutan ojek online tersebut. Dia menyebutkan pihaknya sudah mengirim surat kepada Menteri Perhubungan untuk menggelar rapat kerja pada esok hari.
Namun Menteri Perhubungan berhalangan hadir karena harus mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Jawa Barat, "Jadi rapat kerja dengan Menhub direncanakan akan digelar pada lusa, 25 April 2018," tuturnya.
