Harga Saham PGN Diprediksi Terimbas Perombakan Direksi Pertamina

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk memulai penyaluran gas bumi perdana ke Kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur. Foto :PGN

    PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk memulai penyaluran gas bumi perdana ke Kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur. Foto :PGN

    TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan pemerintah kembali merombak jajaran Direksi PT Pertamina (Persero) dinilai dapat mempengaruhi sentimen investor terhadap saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk sejalan dengan telah terbentuknya holding BUMN migas.

    Managing Director Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM FE UI) Toto Pranoto menilai seringnya pemerintah merombak jajaran direksi Pertamina memberikan sentimen negatif kepada investor Perusahaan Gas Negara (PGN). Pasalnya, emiten berkode saham PGAS itu kini telah tergabung ke dalam holding BUMN migas.

    “Kebijakan bongkar-pasang direktur bisa menekan saham PGAS kalau tidak bisa meyakinkan investor bahwa Pertamina selaku induk holding BUMN migas memiliki kepemimpinan yang kuat,” ujarnya saat dihubungi, Jumat, 20 April 2018.

    Toto menyebutkan perombakan direksi dalam dua tahun terakhir memberikan sinyal negatif bagi dunia usaha. Artinya, terdapat permasalahan internal di dalam tubuh Pertamina.

    Pihaknya menyarankan pemerintah mempersolid pimpinan teratas Pertamina. Apalagi saat ini Pertamina telah menjadi induk holding BUMN migas.

    Di sisi lain, dia menyatakan pemerintah harus segera menunjuk Direktur Utama Pertamina baru yang definitif. Posisi pelaksana tugas (plt) dinilai lemah karena akan menemui kesulitan dalam membuat keputusan strategis. “Sebaiknya ada batas waktu penetapan Direktur Utama Pertamina yang definitif,” ujarnya.

    Toto menuturkan kerap terjadi tarik-menarik kepentingan untuk bongkar-pasang direktur di perseroan sekelas Pertamina. Apabila hal tersebut terus berlanjut, dikhawatirkan akan mempengaruhi kredibilitas korporasi minyak dan gas milik negara itu.

    “Pemerintah harus memberikan keyakinan kepada investor dan pemangku kepentingan terkait bahwa Pertamina dikelola oleh orang yang berkapabilitas,” ucapnya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.