Jokowi Akan Paksa Online Single Submission Segera Diterapkan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menyerahkan 3.331 sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Jayapura di Lapangan Kantor Bupati Jayapura, Papua, 11 April 2018. Kepada para penerima sertifikat, Presiden berpesan untuk menjaga sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman. Biro Pers Setpres

    Presiden Jokowi menyerahkan 3.331 sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Jayapura di Lapangan Kantor Bupati Jayapura, Papua, 11 April 2018. Kepada para penerima sertifikat, Presiden berpesan untuk menjaga sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman. Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengeluarkan instruksi atau peraturan presiden untuk memaksa semua kementerian, lembaga, dan instansi daerah secara bersamaan menerapkan online single submission. Artinya, pemerintah tak lagi menunggu semua daerah siap lebih dulu, baru kemudian menerapkan sistem perizinan terpadu tersebut.

    "Saya pikir kita tidak usah menunggu beberapa daerah yang belum siap. Segera kita paksa untuk segera siap lewat instruksi presiden atau peraturan presiden," kata Presiden saat memimpin rapat terbatas membahas percepatan pelaksanaan berusaha (online single submission/OSS) di Istana Bogor, Rabu, 18 April 2018.

    Baca: Presiden Jokowi Sebut Soft Launching Bandara Kertajati 24 Mei

    Jokowi berharap, dengan paksaan ini, mau tidak mau online single submission langsung bisa diterapkan secara nasional. "Sistemnya jadi kita lakukan dan kita paksa semuanya untuk mengikuti online single submission ini," ucapnya.

    Presiden juga meminta satuan tugas (satgas) mengawal jalannya perizinan ini dari awal sampai akhir sehingga semuanya bisa bekerja dengan sistem ini secara efektif, tanpa ada sumbatan dan gangguan di tengah jalan. "Sehingga ini betul-betul sebuah reform dalam rangka iklim kemudahan berusaha yang ada di negara kita," ujarnya.

    Jokowi menginginkan penerapan online single submission ini menjadi sebuah perubahan besar-besaran untuk membuat semua perizinan dari pusat ke daerah yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan. "Dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, lebih cepat, dengan sistem data yang terpadu terintegrasi sehingga tidak perlu lagi melewati banyak birokrasi," tuturnya.

    Sistem yang berbasis teknologi digital ini juga diharapkan bisa langsung diterapkan dan berjalan menggunakan sistem yang ramah terhadap penggunanya. Meski begitu, Jokowi mengingatkan agar sistem ini harus diikuti peningkatan kapasitas sumber daya manusia. "Agar kita lebih tanggap, lebih responsif. Dan terkait kultur birokrasi kita, saya ingin mereka bisa memberikan pelayanan yang cepat dan mau melepaskan ego sektoralnya masing-masing," katanya.

    Dalam penerapan online single submission ini, Jokowi berharap tidak hanya penerapan sistem online dalam perizinan yang terintegrasi, tapi juga terkait dengan penyederhanaan proses yang melibatkan semua kementerian dan daerah agar sesuai dengan kecepatan bisnis proses yang dibangun dalam OSS ini.

    Jokowi mengaku sudah berkali-kali mengingatkan mengenai regulasi yang menghambat pelaksanaan berusaha, baik di tingkat kementerian, provinsi, kota, maupun kabupaten. "Saya minta sekali lagi untuk dipangkas sebanyak-banyaknya dan disederhanakan," ujarnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.