Rabu, 25 April 2018

Jokowi Akan Terbitkan Perpres Kemudahan Pembebasan Lahan

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyapa warga saat kunjungan kerja di Distrik Agats, Asmat, Papua, 12 April 2018. Presiden juga memeriksa pembangunan tampungan air hujan serta pembangunan rumah bagi warga Asmat. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyapa warga saat kunjungan kerja di Distrik Agats, Asmat, Papua, 12 April 2018. Presiden juga memeriksa pembangunan tampungan air hujan serta pembangunan rumah bagi warga Asmat. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Majalengka -Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang terkait pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sekaligus mendukung kemudahan pembebasan lahan.

    "Nantinya ini akan keluar lagi Perppres yang memudahkan tidak hanya yang masuk di Proyek Strategis Nasional, tetapi yang tidak juga sama saja. Artinya semua strategis," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau Bandara Kertajati yang masih dalam proses penyelesaian di Majalengka, Selasa, 17 April 2018.

    Baca: Tudingan Amien Rais Soal Tanah, Ini Kata Sofyan Djalil

    Ia ingin persoalan pembebasan lahan tidak lagi menjadi hambatan utama bagi pembangunan infrastruktur yang mendukung kepentingan umum. Sebelumnya telah ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

    Namun, UU tersebut lebih diperuntukkan bagi proyek-proyek strategis nasional yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi kemudian merasa perlu untuk menerbitkan Perpres demi mendukung kemudahan pembebasan lahan bagi proyek strategis lainnya.

    Presiden mengatakan, tidak semua proyek masuk dalam proyek strategis nasional, namun proyek strategis juga tetap harus berjalan. Hal itu disampaikan terkait ada beberapa proyek yang dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional menjadi proyek strategis.

    "Bukan dikurangi, ada usulan baru, usulan baru yang kita tidak masukan tapi ada yang lama yang kita potong. Tetapi dalam artian, proyek itu tetap berjalan. Tapi tidak harus semuanya masuk ke Proyek Strategis Nasional. Tapi tetap berjalan," tuturnya.

    Mantan Gubernur DKI itu memastikan proyek-proyek tersebut akan tetap mendapatkan dukungan kemudahan dari pemerintah. "Karena kemudahannya setelah ini sama saja, baik yang masuk maupun enggak masuk sama," ujar Jokowi.

    ANTARA


     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    10 Insiden Terparah Sebelum Tumpahan Minyak di Balikpapan 2018

    Berikut 10 insiden terparah sebelum 1,26 juta galon tumpahan minyak mencemari perairan Sepinggan hingga Margo Mulyo, Balikpapan pada 31 Maret 2018.