Rabu, 25 April 2018

Jokowi Akan Terbitkan Perpres Pembebasan Lahan Proyek Non PSN

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam peringatan Hari Lahir PPP ke-45 di gedung UTC, Semarang, 14 April 2018. Foto: Biro Pers Setpres

    Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam peringatan Hari Lahir PPP ke-45 di gedung UTC, Semarang, 14 April 2018. Foto: Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan Presiden Jokowi akan merancang aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Aturan tersebut untuk mempermudah pembebasan tanah bagi proyek yang tidak termasuk proyek strategis nasional.

    "Jadi akan diperluas nanti definisi bahwa peraturan presiden tentang berlakunya UU Nomor 2 bukan hanya untuk PSN, tapi proyek-proyek untuk kepentingan publik," kata Sofyan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 16 April 2018.

    Baca juga: Jokowi Minta Proyek Strategis Nasional Libatkan Swasta

    Sofyan menjelaskan, selama ini banyak orang berlomba-lomba memasukkan proyeknya sebagai PSN karena adanya fasilitas, yaitu menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2012 jika terkendala dalam pembebasan lahan. Aturan tersebut, kata Sofyan, tidak bisa digunakan proyek lain yang bukan termasuk PSN meski bertujuan untuk kepentingan publik.

    Dalam aturan turunannya yang akan dirancang, nantinya pemerintah bisa memberikan uang kerohiman kepada penduduk yang menempati tanah negara, jika lahannya akan digunakan untuk proyek kepentingan publik selain PSN. Dengan begitu, pekerjaan proyek tersebut diharapkan tak terhambat karena lahan.

    Untuk perhitungan besaran uang kerohiman yang akan diberikan, Sofyan mengatakan akan mencantumkan ukurannya di perpres tersebut. Dia mengatakan sudah diperintahkan oleh Sekretaris Kabinet untuk menyiapkan draft perpres dalam waktu satu bulan.

    Salah satu instansi pemerintah yang menyambut baik wacana ini ialah Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan Budi Karya semula berniat mengusulkan 7 proyek sebagai PSN agar mendapat kemudahan dalam pembebasan lahan. Namun, 7 proyek itu batal diusulkan lantaran Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan dasar hukum untuk mempermudah pembebasan tanah terhadap proyek.

    "Arahan Pak Presiden (Jokowi) akan dikeluarkan apakah peraturan pemerintah atau perpres. Bentuk keputusan yang memberikan kesempatan cara pembebasan tanah dengan menggunakan UU Nomor 2 tidak hanya proyek-proyek PSN, tapi juga yang dinilai strategis. Juga berkaitan dengan proyek-proyek yang dibutuhkan uang kerohiman," katanya.


     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    10 Insiden Terparah Sebelum Tumpahan Minyak di Balikpapan 2018

    Berikut 10 insiden terparah sebelum 1,26 juta galon tumpahan minyak mencemari perairan Sepinggan hingga Margo Mulyo, Balikpapan pada 31 Maret 2018.