Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Banyuwangi Jadi Pilot Project Kolaborasi Pelayanan BPOM-Pemda

image-gnews
Suasana proses pengolahan dan pengalengan ikan, di  Muncar, Banyuwangi. Kepala BPOM, Penny Lukito kemarin, 13 April 2018 mengunjungi tempat tersebut. (Sumber: Pemkab Banyuwangi)
Suasana proses pengolahan dan pengalengan ikan, di Muncar, Banyuwangi. Kepala BPOM, Penny Lukito kemarin, 13 April 2018 mengunjungi tempat tersebut. (Sumber: Pemkab Banyuwangi)
Iklan

TEMPO.CO, Banyuwangi - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan menjadikan Banyuwangi sebagai pilot project kolaborasi pelayanan publik bersama pemerintah daerah. "Kami belum pernah melakukannya dengan daerah manapun sebelumnya," kata Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito, seperti dikutip dari rilis, Jumat, 13 April 2018.

Penny menjelaskan, banyak hal tentang pelayanan publik yang bisa dipelajari di Banyuwangi. Proses layanan yang cepat dan berada di satu tempat, sehingga memudahkan masyarakat yang butuh pelayanan publik. "Dengan kolaborasi ini bisa kian mendekatkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan BPOM," katanya.

Baca: Di Banyuwangi, Kepala BPOM Kampanyekan Konsumsi Ikan Makarel

BPOM, menurut Penny, akan bergabung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi. BPOM akan menempatkan frontliner di MPP, untuk mendekatkan diri pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, atau sekadar mencari informasi panduan terkait kebutuhan registrasi. "Di Banyuwang ini banyak industri dan pelaku usaha terutama UMKM yang terus tumbuh, seperti pangan, jamu, dan lainnya. Mereka membutuhkan registrasi BPOM," ucapnya.

Dengan turut bergabung di MPP Banyuwangi, menurut Penny, masyarakat akan semakin dimudahkan. Urusan-urusan terkait registrasi, pengaduan, pengamanan, yang sebelumnya harus dilakukan di Surabaya, nantinya bisa cukup dilakukan di Banyuwangi. "Kami butuh banyak bantuan sumber daya. Dengan sinergi Pemkab Banyuwangi ini, bisa kian mendekatkan kami pada masyarakat," kata Mantan pejabat fungsional di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyambut baik kolaborasi bersama BPOM ini. Dengan kolaborasi ini, menurut Anas, kian menambah pelayanan publik yang ada di MPP Banyuwangi. Anas mengatakan di MPP tidak hanya melayani pelayanan pemerintah daerah saja. Namun sudah banyak instansi samping yang bergabung di MPP untuk memudahkan pelayanan.

"Sebelumnya beberapa layanan instansi pemerintahan seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional), PLN (Perusahaan Listrik Negara), BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan instansi lainnya yang sepertinya susah untuk dintegrasikan di MPP, ternyata bisa. Bahkan advice planning yang dulu sulit, di mana orang yang mengurus izin dilempar ke sana ke mari, sekarang bisa mendapat advice planning di satu tempat," kata Anas.

Di MPP saat ini telah terdapat 166 layanan yang bisa diurus di satu tempat. Layanan yang dulunya membutuhkan waktu berbulan-bulan, cukup dilakukan 15 menit saja. Dengan adanya integrasi BPOM di MPP, akan memudahkan pelayanan pada masyarakat. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPOM Temukan Mi Berformalin di Pasar Depok Jaya, Pemerintah Kota Bakal Telusuri Semua Pasar

7 hari lalu

BPOM Provinsi Yogyakarta memusnahkan barang sitaan mie berformalin hasil dari operasi pengawasan makanan selama bulan puasa di lima titik pusat jajanan kota Yogyakarta dan sekitarnya, 3 Juli 2015. Sebanyak 255kg mie positif mengandung formalin dan rondamin B dimusnahkan. TEMPO/Pius Erlangga
BPOM Temukan Mi Berformalin di Pasar Depok Jaya, Pemerintah Kota Bakal Telusuri Semua Pasar

Pemkot Depok akan menyusuri tiap pasar bersama BPOM untuk menjamin produk yang dijual aman dikonsumsi masyarakat.


Modus Jastip Barang Luar Negeri yang Disebut Rugikan Industri Retail: Membagi Muatan hingga Buka Bungkus Barang

14 hari lalu

Petugas bea dan cukai menunjukkan contoh jastip saat memberikan penjelasan kepada wartawan terkait Jasa Titip (JASTIP) di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Jumat, 27 September 2019. Bea dan Cukai telah melakukan penindakan sebanyak 422 dengan total hak negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp.4 miliar. TEMPO/Tony Hartawan
Modus Jastip Barang Luar Negeri yang Disebut Rugikan Industri Retail: Membagi Muatan hingga Buka Bungkus Barang

Para pelaku jastip disebut memiliki berbagai trik untuk mengakali petugas Bea Cukai ketika mendarat di bandara atau pelabuhan.


Ada Celah Aturan, Pakar Hukum Jelaskan Pelaku Jastip dari Luar Negeri Tak Jera Meski Pernah Ditindak

15 hari lalu

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang, memusnahkan  2.564 boks olahan pangan milk bun  hasil sitaan petugas. ANTARA/Azmi Samsul Maarif
Ada Celah Aturan, Pakar Hukum Jelaskan Pelaku Jastip dari Luar Negeri Tak Jera Meski Pernah Ditindak

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan tak munculnya efek jera para pelaku jastip karena aturan tidak secara tegas.


Diduga Jastip dan Dijual Kembali, BPOM Musnahkan 1 Juta Ton Milk Bun Asal Thailand

15 hari lalu

Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) musnahkan 2.564 buah (1 ton) olahan pangan viral, roti milk bun asal Thailand. BPOM
Diduga Jastip dan Dijual Kembali, BPOM Musnahkan 1 Juta Ton Milk Bun Asal Thailand

BPOM memusnahkan satu ton roti milk bun asal Thailand, pada Jumat, 8 Maret 2024. Roti itu hasil sitaan Bea Cukai Soekarno-Hatta dari 33 pelaku jastip.


Pembatasan Barang Impor Menuai Protes, Mendag: Ada yang Mengeluh itu Wajar

15 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas mengenai persediaan pangan, stok dan harga pangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pembatasan Barang Impor Menuai Protes, Mendag: Ada yang Mengeluh itu Wajar

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menanggapi maraknya protes terhadap aturan pembatasan barang impor yang boleh dibawa penumpang.


Ribuan Milk Bun 'Jastip' Asal Thailand Dimusnahkan, Sekarang Bawa Makanan dari Luar Negeri Dibatasi 5 Kg

18 hari lalu

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang, memusnahkan  2.564 boks olahan pangan milk bun  hasil sitaan petugas. ANTARA/Azmi Samsul Maarif
Ribuan Milk Bun 'Jastip' Asal Thailand Dimusnahkan, Sekarang Bawa Makanan dari Luar Negeri Dibatasi 5 Kg

Bea Cukai Bandara Soeta memusnahkan 2.564 boks olahan pangan milk bun yang disita dari penumpang pesawat, kebanyakan barang jastip


1 Ton Roti Viral Milk Bun dari Thailand Senilai Rp 400 Juta Dimusnahkan Bea Cukai, Apa Sebabnya?

19 hari lalu

Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) musnahkan 2.564 buah (1 ton) olahan pangan viral, roti milk bun asal Thailand. BPOM
1 Ton Roti Viral Milk Bun dari Thailand Senilai Rp 400 Juta Dimusnahkan Bea Cukai, Apa Sebabnya?

Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memusnahkan 2.564 buah roti milk bun asal Thailand.


1 Ton Milk Bun After You asal Thailand Dimusnahkan, Hasil Sitaan Barang Bawaan Jastip di Bandara Soekarno-Hatta

20 hari lalu

Roti Thailand atau milk bun/Foto: Instagram/@eatme.imsweet
1 Ton Milk Bun After You asal Thailand Dimusnahkan, Hasil Sitaan Barang Bawaan Jastip di Bandara Soekarno-Hatta

Penindakan dilakukan karena bawaan penumpang berupa Milk Bun itu lebih dari 5 kilogram, ada yang 10 kilogram sampai ratusan kilogram.


Heboh Isu Soal Bromat AMDK, BPOM Diminta Lebih Proaktif Kasih Penjelasan

21 hari lalu

Ilustrasi air dalam kemasan galon. quora.com
Heboh Isu Soal Bromat AMDK, BPOM Diminta Lebih Proaktif Kasih Penjelasan

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyarankan agar BPOM lebih aktif cek ke lapangan soal bromat di AMDK


YKMI dan MUI Sebut Air Minum Dalam Kemasan Terkandung Bromat Hoaks, Ini Detailnya

23 hari lalu

YKMI dan MUI Sebut Air Minum Dalam Kemasan Terkandung Bromat Hoaks, Ini Detailnya

Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) dan MUI meminta publik tidak termakan hoaks tentang isu bromat di air minum dalam kemasan alias AMDK.