TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Rachland Nashidik angkat bicara mengenai video tentang raja utang versi tokoh fenomenal media sosial, Permadi Arya. Dalam video berdurasi 4 menit 30 detik yang diunggahnya lewat YouTube, pria yang terkenal dengan nama Abu Janda itu menyebut Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, mewariskan utang paling banyak selama 10 tahun pemerintahannya, yakni berjumlah Rp 3.727 triliun atau naik Rp 2.497 triliun dari utang masa pemerintahan sebelumnya.
"Data yang disampaikan oleh Permadi Arya tidak semuanya benar, ada data yang sengaja direkayasa tidak sesuai dengan fakta untuk mendiskreditkan pemerintah era SBY," ujar Rachland lewat keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 12 April 2018.
Dalam video yang diberi judul "Panduan untuk Awam Soal Utang Indonesia" itu, Abu Janda membandingkan data utang masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan tiga presiden sebelumnya. Utang era Soeharto berjumlah Rp 673 triliun, era Megawati Sukarnoputri meninggalkan utang Rp 1230 triliun atau naik 557 triliun, dan era SBY mewariskan utang Rp 3.727 triliun atau naik 2.497 triliun dari masa pemerintahan sebelumnya. Sedangkan era Jokowi mencatatkan utang Rp 4.034 triliun dalam empat tahun pemerintahannya.
Baca: Soal Utang, Kemenkeu: Kita Pintar Mengkritik, Bukan Beri Solusi
Menurut Rachland, data-data tersebut tidak semuanya benar. "Data yang disampaikan pada era Presiden Megawati dan Jokowi semuanya benar sesuai dengan data Kementerian Keuangan. Namun, untuk data utang pada era Presiden SBY tidak benar dan jauh dari fakta sebenarnya," ucapnya.
Selama 10 tahun pemerintahan SBY, dia melanjutkan, jumlah utang pemerintah Rp 1.309,48 triliun. Sedangkan pemerintahan Jokowi yang baru 3,5 tahun, kata dia, telah menghimpun utang Rp 1.433,64 triliun. "Dari data tersebut, siapa sebenarnya yang pantas dijuluki raja utang?" tuturnya.
Seperti diketahui, utang pemerintah Indonesia hingga akhir Februari 2018 tercatat Rp 4.035 triliun. Posisi ini naik 13,46 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 3.556 triliun atau 29,24 persen dari produk domestik bruto.
Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Schneider Siahaan menyatakan utang tersebut tak sepatutnya diperdebatkan karena negara berutang untuk semata meningkatkan perekonomian negara. "Kita baru pintar di level mengkritik saja, belum bisa di level solusi," ujar Schneider dalam diskusi Iluni Universitas Indonesia di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 3 April 2018.
DEWI NURITA I LANI DIANA WIJAYA
