Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

12 Juta Peserta BPJS Kesehatan Menunggak Sejak 2017

image-gnews
Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Dede Yusuf khawatir tunggakan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) bakal menjadi bola liar. Pasalnya, jumlahnya saat ini sangat besar. 

Risiko ini tercermin dari fakta adanya 12 juta peserta BPJS Kesehatan yang menunggak sepanjang 2017. "Risiko terbesar adalah orang harus membayar satu keluarga, akhirnya banyak tunggakan," kata Dede dalam rapat dengar pendapat dengan BPJS Kesehatan dan sejumlah stakeholder, Selasa, 10 April 2018.

Baca: ICW: Triliunan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan Rawan Dikorupsi

Sementara, kata Dede, pemerintah menargetkan bisa mencapai universal health coverage (UHC) pada 2019. Artinya sebanyak 257 juta penduduk Indonesia sudah harus menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Sampai dengan 1 April 2018, peserta BPJS Kesehatan mencapai 195,1 juta jiwa. Kepada BPJS Kesehatan Dede menyarankan agar target ditinjau ulang, apakah dari segi jumlah kepesertaan atau kualitas layanan.

Selain itu, Dede juga menilai adanya simpang siur data antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan. Data yang dimaksud yakni yang digunakan sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai oleh APBN.

Untuk mencapai UHC yang mencakup 257 juta jiwa masyarakat Indonesia, Dede menekankan koordinasi antar lembaga, terutama mengenai data faktual yang menjadi dasar pemerintah mengucurkan dana alokasi untuk bantuan iuran. "Perlu ada duduk bersama antara pelaku-pelaku data Kementerian Sosial, Dirjen Dukcapil, BKKBN, lalu diintegrasikan sehingga nanti bisa ditentukan berapa uang yang kita turunkan untuk peserta miskin," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tenaga Ahli Kedeputian II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial Budaya dan Ekologi Strategis Kantor Staf Presiden Bimo Wijayanto menyebutkan pengelolaan data kemiskinan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kemensos dan Pemerintah Daerah selama ini melakukan pemutakhiran status kependudukan dua kali dalam satu tahun, namun status kemiskinan belum menjadi fokus.

"Yang menjadi fokus hanya masalah pemutakhiran data kependudukan, pemutakhiran status kemiskinan yang harusnya di-upgrade reguler juga," kata Bimo.

Dalam praktiknya, pemutakhiran data kependudukan oleh Kemensos untuk kepentingan bantuan sosial menemui kendala di lapangan. Beberapa pemerintah Daerah, lanjut Bimo, mengalami kebingungan dalam menggunakan aplikasi yang digunakan Kemensos.

Adapun untuk mengurai permasalahan kepesertaan PBI ganda, Bimo sepakat untuk semua pihak yang berkepentingan duduk bersama dan membedah data terkait BPJS Kesehatan yang dinilai tidak sinkron. "(Data) PBI itu dibuka datanya, untuk bisa menjawab berapa pemerintah harus menalangi untuk mencapai UHC," katanya.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


4 Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan, Cek Perbedaannya

14 jam lalu

4 Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan, Cek Perbedaannya

Terdapat jenis-jenis kepesertaan BPJS Kesehatan, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga Pekerja Penerima Upah. Berikut perbedaannya.


268 Juta Peserta JKN per Februari 2024, Dirut BPJS Kesehatan: Hampir Mencapai Target 98 Persen

21 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
268 Juta Peserta JKN per Februari 2024, Dirut BPJS Kesehatan: Hampir Mencapai Target 98 Persen

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan per Februari 2024, terdapat 268 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


BPJS Kesehatan Optimistis Indonesia Capai UHC di Tahun Ini

1 hari lalu

BPJS Kesehatan Optimistis Indonesia Capai UHC di Tahun Ini

BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menjamin seluruh penduduk Indonesia terdaftar dalam Program JKN.


Rumah Sakit Unpad Mulai Beroperasi, Pasien Belum Ditanggung BPJS Kesehatan

2 hari lalu

Suasana Rumah Sakit Unpad. Foto : Unpad
Rumah Sakit Unpad Mulai Beroperasi, Pasien Belum Ditanggung BPJS Kesehatan

Tenaga kesehatan Rumah Sakit Unpad berasal dari Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Farmasi, dan Psikologi di Unpad.


7 Daftar Penyakit Mata yang Ditanggung BPJS Kesehatan

3 hari lalu

Pemeriksaan katarak. Dok. KMN EyeCare
7 Daftar Penyakit Mata yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Berikut ini daftar penyakit mata yang ditanggung BPJS Kesehatan termasuk pemberian kacamata dengan skema subsidi.


Kabupaten Sukabumi Pertahankan UHC, Sekda: Masyarakat Berobat Langsung Dilayani

9 hari lalu

Kabupaten Sukabumi Pertahankan UHC, Sekda: Masyarakat Berobat Langsung Dilayani

Berbagai program terus disiapkan agar Kabupaten Sukabumi dapat mempertahankan UHC.


Mengenal Apa Itu HFIS BPJS Kesehatan dan Cara Menggunakannya

10 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Mengenal Apa Itu HFIS BPJS Kesehatan dan Cara Menggunakannya

Sebagai pengguna BPJS Kesehatan, Anda perlu tahu apa itu HFIS BPJS Kesehatan. Hal ini memudahkan dalam mendapatkan informasi faskes.


Apakah Operasi Lasik Mata Ditanggung BPJS Kesehatan? Ini Informasinya

21 hari lalu

Lasik merupakan operasi yang bisa menjadi solusi untuk penderita mata minus dan silinder. Lalu, apakah operasi lasik mata ditanggung BPJS Kesehatan? Foto: Canva
Apakah Operasi Lasik Mata Ditanggung BPJS Kesehatan? Ini Informasinya

Lasik merupakan operasi yang bisa menjadi solusi untuk penderita mata minus dan silinder. Lalu, apakah operasi lasik mata ditanggung BPJS Kesehatan?


Dukungan Infrastruktur Data Nasional Berperan dalam Program JKN

22 hari lalu

Dukungan Infrastruktur Data Nasional Berperan dalam Program JKN

BPJS Kesehatan melakukan pertukaran data dengan beberapa pemerintah/lembaga.


Apakah Vaksin HPV untuk Cegah Kanker Serviks Ditanggung BPJS Kesehatan?

22 hari lalu

Petugas medis menyiapkan vaksin HPV (Human Papillomavirus) pada kegiatan bulan imunisasi  di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu 26 Agustus 2020. Imunisasi yang diikuti siswi kelas V dan VI untuk mencegah infeksi virus HPV (human papillomavirus). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Apakah Vaksin HPV untuk Cegah Kanker Serviks Ditanggung BPJS Kesehatan?

Kanker serviks atau leher rahim dapat dicegah dengan pemberian vaksin HPV. Lalu, apakah vaksin HPV ditanggung BPJS Kesehatan?