TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan belum membahas rencana kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan mengatur harga BBM di luar penugasan atau bukan subsidi. Bahkan, Darmin belum mendengar ada rencana intervensi harga oleh pemerintah.
"Kami belum bahas soal itu jadi saya enggak bisa menjelaskan apa-apa. Intinya belum dibicarakan antar departemen," kata Darmin, Selasa, 10 April 2018.
Baca juga: Selain Premium, Pemerintah Intervensi Harga BBM Non Subsidi
Kemarin Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan badan usaha niaga BBM harus meminta persetujuan pemerintah bila ingin menaikkan harga jenis BBM umum. Hal itu dilakukan pemerintah agar tingkat daya beli masyarakat dan inflasi tetap terjaga.
Senada dengan Darmin, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengklaim belum mendapat usulan skema terkait permintaan intervensi harga BBM bukan subsidi.
"Teman-teman ESDM itu yang atur harga. Saya belum lihat yang dimaksud seperti apa, nanti kami diskusikan yang dia mau bagaimana untuk penetapan harganya," ujarnya.
Penuturan keduanya pun diyakinkan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir yang menegaskan kantornya belum pernah menggelar pembahasan terkait kebijakan campur tangan pemerintah untuk harga BBM bukan subsidi.
Dia masih keukeuh, inflasi saat ini masih terjaga dengan baik untuk mencapai target pemerintah pada kisaran 3-3,5 persen pada akhir tahun.
Menurut Iskandar, peningkatan harga bahan bakar minyak bukan subsidi masih dalam batas wajar mengikuti perkembangan harga Internasional.
Dia menyatakan dengan demikian pemerintah dinilai belum perlu membuat kebijakan overreactive. Pasalnya, inflasi bulanan terbaru yakni 0,2 persen dinilai masih relatif normal.
"Secara keseluruhan, inflasi terkendali yakni dalam tiga bulan baru mencapai 0,99 persen. Jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang Januari saja sekitar 1,3 persen," kata Iskandar.
Sehingga, jika alasan intervensi harga BBM nantinya karena inflasi dan daya beli, dia menilai diperlukan pembicaraan lebih lanjut.
