Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Regulasi Dipangkas, Jokowi: Baru Dua Menteri, yang Lain Belum

image-gnews
Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) dan Anggota Tim Komunikasi Presiden Arie Dwipayana (kiri) menjawab pertanyaan wartawan terkait tudingan Setya Novanto kepada Menteri PMK Puan Maharani dan Seskab Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Maret 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) dan Anggota Tim Komunikasi Presiden Arie Dwipayana (kiri) menjawab pertanyaan wartawan terkait tudingan Setya Novanto kepada Menteri PMK Puan Maharani dan Seskab Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Maret 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih laporan dari para menteri terkait berapa banyak regulasi yang sudah dipotong untuk memudahkan investasi dan menggenjot ekspor. 

"Saya baru dapat dari dua menteri. (menteri) ESDM dan pertanian, yang lain belum,"katanya kepada para menteri saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Senin, 9 April 2018.

Ia meminta tiap kementerian/lembaga yang terkait dengan investasi dan ekspor fokus memperbaiki iklim usaha dan daya saing. Pasalnya investasi dan ekspor menjadi kunci menggerakkan ekonomi.

Simak: Kementerian Energi Cabut 32 Regulasi 

Selain itu, Jokowi memerintahkan kementerian/lembaga untuk fokus mengalokasikan APBN pada hal-hal yang strategis. "Kalau tidak strategis, gak usah," ujarnya.

Jokowi mengingatkan fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan Sumber Daya Manusia, setelah 3,5 tahun sebelumnya tertuju pada pembangunan infrastruktur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta anggaran terkait program pembangunan SDM ini dipegang oleh satu kementerian atau badan. Ia beralasan agar uang tersebut bisa terfokus untuk mendanai suatu program.

"Saya sampaikan agar anggaran ini tidak kita ecer-ecer, kita bagi-bagi, enggak," ujar Jokowi.

Jokowi mencontohkan anggaran untuk menggelar pameran tersebar di 17 kementerian/lembaga. Jumlahnya, kata dia, sebenarnya besar tapi terlihat kecil karena dibagi-bagi ke banyak kementerian.

Imbasnya tiap Indonesia mengadakan pameran selalu berskala kecil. Begitupun jika mengikuti pameran di luar negeri, Indonesia hanya bisa menyewa satu stand.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: 3 Uang Logam Ditarik BI dari Peredaran, M Lutfi Bela Jokowi di Depan Tom Lembong

1 jam lalu

Tiga mata uang logam yang dari peredaran. TEMPO/Nufus Nita Hidayati
Terkini: 3 Uang Logam Ditarik BI dari Peredaran, M Lutfi Bela Jokowi di Depan Tom Lembong

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Ahad siang, 3 Desember 2023, dimulai dari penarikan tiga uang logam oleh BI dari peredaran per 1 Desember 2023.


Bertemu di Dubai, Jokowi dan Sekjen PBB Bahas Situasi di Gaza

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ketika keduanya bertemu di sela-sela konferensi iklim PBB (COP28) di Dubai, UAE, Sabtu, 2 Desember 2023. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Bertemu di Dubai, Jokowi dan Sekjen PBB Bahas Situasi di Gaza

Jokowi membahas perkembangan situasi di Gaza dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di sela-sela konferensi iklim PBB (COP28) di Dubai


Eks Mendag M Lutfi Bantah Tom Lembong yang Anggap Kebijakan Luar Negeri Jokowi Transaksional

4 jam lalu

Joko Widodo (Jokowi) dan Muhammad Lutfi. YouTube/ANTARA
Eks Mendag M Lutfi Bantah Tom Lembong yang Anggap Kebijakan Luar Negeri Jokowi Transaksional

Eks Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membantah anggapan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi bersifat transaksional.


Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Anggaran di Kemenhan

4 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau sepeda motor bantuan di Grand City Mall, Surabaya, Jawa Timur, Senin, 13 Februari 2023. Kementerian Pertahanan memberi bantuan kendaraan operasional untuk prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas sebagai Babinsa sebanyak 100 unit sepeda motor untuk memperlancar tugas-tugasnya. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Anggaran di Kemenhan

Koalisi menilai kenaikan anggaran di Kemenhan tidak wajar karena dilakukan secara tiba-tiba dengan kenaikan fantastis dan menjelang Pemilu 2024.


Prabowo Akan Lanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi: Kita Harus Kembangkan yang Dirintis Pak Jokowi

4 jam lalu

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hadir dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III Majelis UIama Indonesia (MUI), Jakarta, Sabtu, 2 Desember 2023. Foto: TKN Prabowo-Gibran
Prabowo Akan Lanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi: Kita Harus Kembangkan yang Dirintis Pak Jokowi

Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, menilai konsep hilirisasi yang digagas Presiden Jokowi menjadi modal penting untuk mewujudkan kesejahteraan.


Anies Kritik Proyek IKN, Mantan Mendag Muhammad Lutfi: Jokowi Ahli dengan Solusi Masa Depan

5 jam lalu

Model skala Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/Aji Cakti
Anies Kritik Proyek IKN, Mantan Mendag Muhammad Lutfi: Jokowi Ahli dengan Solusi Masa Depan

Mantan Mendag Muhammad Lutfi menanggapi kritik soal pembangunan IKN Nusantara. Menurutnya, megaproyek itu adalah solusi bagi masa depan Indonesia.


Gibran Minta Milenial jadi Pengusaha tapi Bisnisnya Malah Banyak yang Mandek

5 jam lalu

Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka  saat menghadiri rakornas Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bersama Tim Kampanye Daerah (TKD) seluruh Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) perdana TKN dengan TKD seluruh Indonesia tersebut membahas langkah - langkah kedepan untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gibran Minta Milenial jadi Pengusaha tapi Bisnisnya Malah Banyak yang Mandek

Calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong kalangan milenial untuk jadi pengusaha. Tapi tak sedikit dari bisnisnya malah mandek sebenarnya.


Komisioner Komnas HAM Sebut Pernyataan Agus Rahardjo Refleksi Penting untuk Para Capres

6 jam lalu

Dosen Sekolah Hukum Jentera, Bivitri Susanti,Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman dalam berbicara tentang kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dalam diskusi yang diselenggarakan Amnesty International di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Desember 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Komisioner Komnas HAM Sebut Pernyataan Agus Rahardjo Refleksi Penting untuk Para Capres

Anis Hidayah menyebut apa yang diungkap mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal intervensi Jokowi di kasus e-KTP adalah refleksi bagi para capres.


COP28: Penelitian Ungkap Kota-kota Hadapi Kesenjangan Pendanaan Iklim

7 jam lalu

Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Raja Charles dari Inggris, dan para pejabat berpose untuk foto keluarga selama Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP28) di Dubai, Uni Arab Emirates, 1 Desember 2023. REUTERS/Amr Alfik
COP28: Penelitian Ungkap Kota-kota Hadapi Kesenjangan Pendanaan Iklim

Kota-kota menghadapi kesenjangan pendanaan iklim yang sangat besar, menurut penelitian.


IM57 soal Dugaan Presiden Intervensi KPK yang Diungkap Agus Rahardjo: Pelanggaran Serius

16 jam lalu

Koordinator IM57+ M Praswad.  Istimewa
IM57 soal Dugaan Presiden Intervensi KPK yang Diungkap Agus Rahardjo: Pelanggaran Serius

IM57+ Institute, Praswad Nugraha mendukung Agus Rahardjo membongkar praktek intervensi di dalam KPK