TEMPO.CO, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyebut sistem pengarsipan atau dokumentasi arsip di sebagian besar pemerintah daerah masih sangat buruk. Terlebih, lanjut dia, pemerintah daerah yang baru terbentuk akibat pemekaran daerah.
“Kalau pemerintah daerah yang sudah lama mungkin lebih tertib pengarsipannya,” tutur dia dalam sebuah acara di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin, 9 April 2018.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, menyatakan hal serupa. Ia menyebut masih banyak pemerintah daerah yang menyepelekan masalah pengarsipan.
Simak: Menteri Asman: Pengelolaan Arsip Buruk Pasti Birokrasinya Buruk
Menurut Asman, banyak permasalahan yang diakibatkan kesalahan dalam mengurus sistem penyimpanan arsip dalam tingkat birokrasi pemerintahan selama ini. Hal itu, lanjut dia, yang mengakibatkan seringkali baik pemerintah daerah, provinsi, maupun kementerian/lembaga yang kalah dalam berperkara dengan pihak swasta.
“Begitu ada permasalahan, tuntutan, perkara, baru mencari dokumennya. Itu karena tidak adanya sistem penyimpanan dokumen yang rapih,” ucap Asman.
Asman menyebut pemerintah sudah mulai menaruh perhatian khusus terhadap sistem pengarsipan. Soalnya, kata Asman, arsip merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan seluruh instansi pemerintahan.
Kedepannya, Asman pun akan terus memperbaiki sistem pengarsipan di seluruh lapisan pemerintah melalui gerakan sadar arsip. Menurut dia, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan, kapasitas, dan kapabilitas para arsiparis.
“Sekarang kalau kinerjanya bagus para asiparis akan mendapatkan tunjangan kinerja yang lebih,” tutur Asman.
