Gubernur BI dan Menteri PANRB Sebut Sistem Arsip Pemda Buruk

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur bersama  Menteri Manajemen Personel Republik Korea Kim Pan Suk usai acara pra-penandatanganan nota kesepahaman kerja sama pengembamgan SDM di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat, 23 Maret 2018. Tempo/Adam Prireza

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur bersama Menteri Manajemen Personel Republik Korea Kim Pan Suk usai acara pra-penandatanganan nota kesepahaman kerja sama pengembamgan SDM di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat, 23 Maret 2018. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyebut sistem pengarsipan atau dokumentasi arsip di sebagian besar pemerintah daerah masih sangat buruk. Terlebih, lanjut dia, pemerintah daerah yang baru terbentuk akibat pemekaran daerah.

    “Kalau pemerintah daerah yang sudah lama mungkin lebih tertib pengarsipannya,” tutur dia dalam sebuah acara di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin, 9 April 2018.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, menyatakan hal serupa. Ia menyebut masih banyak pemerintah daerah yang menyepelekan masalah pengarsipan.

    Simak: Menteri Asman: Pengelolaan Arsip Buruk Pasti Birokrasinya Buruk

    Menurut Asman, banyak permasalahan yang diakibatkan kesalahan dalam mengurus sistem penyimpanan arsip dalam tingkat birokrasi pemerintahan selama ini. Hal itu, lanjut dia, yang mengakibatkan seringkali baik pemerintah daerah, provinsi, maupun kementerian/lembaga yang kalah dalam berperkara dengan pihak swasta.

    “Begitu ada permasalahan, tuntutan, perkara, baru mencari dokumennya. Itu karena tidak adanya sistem penyimpanan dokumen yang rapih,” ucap Asman.

    Asman menyebut pemerintah sudah mulai menaruh perhatian khusus terhadap sistem pengarsipan. Soalnya, kata Asman, arsip merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan seluruh instansi pemerintahan.

    Kedepannya, Asman pun akan terus memperbaiki sistem pengarsipan di seluruh lapisan pemerintah melalui gerakan sadar arsip. Menurut dia, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan, kapasitas, dan kapabilitas para arsiparis.

    “Sekarang kalau kinerjanya bagus para asiparis akan mendapatkan tunjangan kinerja yang lebih,” tutur Asman.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.