TEMPO.CO, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyebut baik-buruknya pengelolaan arsip berpengaruh pada sistem tata kelola suatu negara.
"Pengelolaan arsip yang buruk pasti birokrasinya buruk. Maka seluruh tata kelola pemerintahannya juga akan buruk," tutur Asman dalam sebuah acara di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin, 9 April 2018.
Di Indonesia, kata Asman, masih banyak pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga yang masih menyepelekan pengelolaan arsip. Tak jarang hal itu mengakibatkan munculnya banyak permasalahan di tingkat birokrasi pemerintahan selama ini.
Simak: Pemerintah Keluhkan Ketersediaan Tenaga Kearsipan
Misalnya, lanjut Asman, seringkali baik pemerintah daerah, provinsi, maupun kementerian/lembaga yang kalah saat berperkara dengan pihak swasta di tingkat pengadilan. Ia menyebut hal itu dikarenakan belum adanya sistem penyimpanan dokumen yang baik.
"Begitu ada permasalahan, tuntutan, perkara, baru mencari dokumen," ujar Asman.
Asman menyebut pemerintah saat ini semakin mendorong perbaikan sistem pengelolaan arsip baik di tingkat pemerintahan daerah maupun kementerian/lembaga. Salah satu caranya adalah dengan melakukan peningkatan kesejahteraan, kapasitas, serta kapabilitas dari para arsiparis.
Kementerian PANRB pun, kata Asman, sedang mempertimbangkan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan baik-buruknya sistem pengelolaan kearsipan di pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga.
Ia menyebut langkah itu dilakukan untuk memancing perhatian berbagai instansi terkait pentingnya pengelolaan arsip yang baik.
