Jalan Tol Bocimi Ditargetkan Bisa Dilalui Saat Mudik Lebaran 2018

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi meninjau pembangunan Tol Bocimi di Kabupaten Bogor,  8 April 2018. Biro Pers Setpres

    Presiden Jokowi meninjau pembangunan Tol Bocimi di Kabupaten Bogor, 8 April 2018. Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa memprediksikan Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) seksi I rute Ciawi-Cigombong dapat digunakan untuk jalur mudik Lebaran 2018.

    "Dari Badan Usaha Jalan Tol Bocimi sudah memberikan laporan ke saya terkait kesiapan seksi satu dilintasi lalu lintas mudik. Jadi Insya Allah sudah siap, kemarin saya sudah berkoordinasi, pekan depan mudah-mudahan kita cek," kata Iwa Karniwa di Bandung, Jawa Barat, Senin, 9 April 2018.

    Baca juga: Jokowi Targetkan Tol Ciawi-Cigombong Beroperasi Juli 2018

    Menurut dia, berdasarkan laporan dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) diketahui bahwa pembangunan seksi satu Ciawi-Cigombong fisiknya sudah hampir 100 persen.

    Namun, kata Iwa, pihaknya masih perlu melihat langsung di lapangan terkait kesiapan jalur yang berada di mulut Tol Jagorawi arah Ciawi tersebut. "Jadi baru Ciawi-Cigombong tetapi pastinya kesiapan untuk mudik harus di cek lagi ke lapangan," katanya.

    Dia menuturkan untuk seksi I Tol Bocimi sudah melewati tahapan pembebasan lahan yang cukup menyita waktu mulai dari lahan warga hingga persoalan tanah wakaf.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Iwa, berkepentingan agar Jalan Tol Bocimi yang sudah mangkrak lama ini bisa digunakan meski bertahap dari seksi I terlebih dahulu. "Masyarakat sudah lama menunggu. Kemacetan di seksi satu ini paling parah, kalau tuntas ini akan memudahkan semuanya," ujarnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.