TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menemui Pelapor Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Terhadap Hak Atas Pangan, Hilal Elver, di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan hari ini. Dalam pertemuannya itu, Amran melaporkan upaya peningkatan pangan di Indonesia, khususnya hasil pertanian tadah hujan.
“Kami sampaikan upaya peningkatan pangan Indonesia, kemudian mereka apresiasi,” kata Amran usai menemui Hilal, Senin, 9 April 2018.
Baca: Harga 3 Komoditas Pangan Ini Melonjak Sebulan Terakhir
Kepada Hilal, Amran menjabarkan upaya optimalisasi lahan tadah hujan, lahan gersang (Arable Land), dan lahan rawa pasang surut (someland). Upaya tersebut di antaranya adalah dengan membangun embung, pompanisasi, membangun sumur dangkal dan sumur dalam.
Upaya tersebut, kata Amran, berhasil meningkatkan produksi pertanian tadah hujan di seluruh Indonesia hingga 50 persen. “Yang dulunya hanya tanam sekali, sekarang kita program dua kali. Ke depannya akan tiga kali dengan membangun rain water technology,” katanya menjelaskan.
Selain optimalisasi lahan, Amran juga melaporkan pembentukan program pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebagai salah satu upaya peningkatan ketahanan pangan. "Intinya setelah berdialog dengan delegasi dan timnya, mereka cukup mengapresiasi gerakan kita atas perintah Bapak Presiden Joko Widodo untuk memuliakan dan melindungi petani," ujarnya.
Berdasarkan situs OHCR.org, kunjungan Hilal di Indonesia akan berlangsung hingga 18 April 2018 mendatang. Kunjungan itu bertujuan untuk mengumpulkan laporan kebijakan Pemerintah Indonesia terkait swasembada dan ketahanan pangan.
Pada 18 April 2018 mendatang, Hilal akan menggelar konferensi pers soal temuannya terkait kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan tersebut. Nantinya, Hilal akan memberi rekomendasi terkait langkah pemerintah Indonesia itu. Rekomendasi tersebut akan dipresentasikan dalam pertemuan Dewan Komisaris HAM PBB pada 2019 mendatang.
