Senin, 24 September 2018

Pembebasan Lahan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda 95,39 Persen

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jalan tol Samarinda-Balikpapan (Jokowi/twitter.com)

    Jalan tol Samarinda-Balikpapan (Jokowi/twitter.com)

    TEMPO.CO, Jakarta -Pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda telah mencapai 95,39 persen hingga April 2018. Sementara progress pembangunan konstruksi fisik baru 54,3 persen.

    Direktur Utama PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda (PT JBS) Saragi menyatakan, pembebasan lahan dan pembangunan fisik jalan tol akan dipercepat. “Sehingga pada awal 2019 jalan tol ini dapat beroperasi sesuai target,” kata Saragi seperti tertulis dalam rilisnya, Sabtu, 7 April 2018.

    Baca: Tol Balikpapan-Samarinda Ditargetkan Beroperasi Awal 2019

    Saragi menyampaikan, pembebasan lahan di Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi kendala utama proyek jalan tol. Lahan Tahura diperlukan untuk membangun konstruksi proyek.

    Dalam keterangan tertulisnya Saragi tak merinci kendala yang dimaksud. Hanya saja, kendala itu sudah diselesaikan. Caranya dengan melakukan negosiasi dan meyakinkan sejumlah pihak bahwa proyek jalan tol Balikpapan-Samarida memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin lingkungan.

    “Setelah hampir satu tahun lamanya, akhirnya Tahura dapat diselesaikan sehingga progress konstruksi dapat segera dilaksanakan di lahan tersebut,” ujar Saragi.

    Jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ini dibangun sepanjang 99,35 kilometer. Saat beroperasi, jalan tol akan dibagi menjadi lima seksi.

    Jalan Tol Balikpapan-Samarinda disebut dapat memangkas waktu tempuh dari tiga jam menjadi hanya satu jam. Saragi menyebut, biaya logistik akan berkurang cukup signifikan. Sebab, distribusi barang Balikpapan-Samarinda menjadi lebih cepat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kampanye Imunisasi MR Fase 2 Luar Jawa Masih di Bawah Target

    Pelaksanaan kampanye imunisasi MR fase 2 menargetkan hampir 32 juta anak usia 9 bulan hingga 15 tahun di 28 provinsi di luar Pulau Jawa. Hingga 10 Sep