Menhub: Jumlah Angkutan Mudik Gratis Dinaikkan Dua Kali Lipat

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para calon pemudik antre mendaftar program Mudik Gratis Sepeda Motor 2018 di Stasiun Jakarta Kota, Jakarta, 25 Maret 2018. ANTARA

    Para calon pemudik antre mendaftar program Mudik Gratis Sepeda Motor 2018 di Stasiun Jakarta Kota, Jakarta, 25 Maret 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan akan meningkatkan jumlah dan kapasitas bus, kereta api, dan kapal hingga dua kali lipat pada program mudik gratis 2018, khususnya bagi pengendara sepeda motor. Hal tersebut diharapkan bakal mengurangi keinginan masyarakat menggunakan sepeda motor untuk mudik.

    "Karena kami tambah jumlahnya (bus, kereta api, dan kapal) mendekati dua kali lipat," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi seusai rapat kabinet terbatas membahas persiapan Lebaran 2018 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 April 2018.

    Baca juga: Imbau Mudik Pakai Kapal Laut Gratis, Menhub: Pulangnya Nonton Piala Dunia

    Menteri Budi menyebutkan, pada mudik Lebaran 2018, dari Jakarta sampai Surabaya akan terhubung jalan tol. "Itu sudah terhubung, walaupun di beberapa segmen di Jawa Tengah dan Jawa Timur ada yang masih fungsional," ucapnya.

    Dengan adanya akses jalan tol, ujar Menteri Budi, preferensi masyarakat untuk menggunakan jalan tol itu tinggi sekali. "Jadi relevansi kami mengatur waktu mudik itu sangat beralasan. Kami juga sarankan, selain waktu mudik yang lebih awal, menggunakan jalur selatan pun cukup menarik. Mudik menggunakan kapal juga menarik," tuturnya.

    Menhub mengatakan, pada arus mudik Lebaran tahun ini, pihaknya akan membuat posko di Kementerian Perhubungan. "Ada juga posko di Kakorlantas dan posko di setiap titik kota penting, seperti di Cirebon, Brebes, Tegal, dan Pekalongan," ujarnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.