Jonan Ancam Beri Sanksi ke Pertamina karena Premium Langka

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan setelah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 secara elektronik di kantornya, Jakarta, 6 Maret 2018. Jonan didampingi langsung Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Jakarta Selatan II Edi Slamet Irianto dan sejumlah pegawai kanwil DJP Jakarta Selatan II lainnya. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan setelah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 secara elektronik di kantornya, Jakarta, 6 Maret 2018. Jonan didampingi langsung Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Jakarta Selatan II Edi Slamet Irianto dan sejumlah pegawai kanwil DJP Jakarta Selatan II lainnya. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan mengakui Premium kosong di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dia juga mengaku telah menegur PT Pertamina (Persero) berkali-kali mengenai pasokan bahan bakar minyak tersebut.

    "Kami sudah tegur Pertamina bahwa Pertamina harus tetap menyalurkan Premium," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 April 2018. Pertamina ditugasi menyalurkan 7,5 kiloliter Premium per tahun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

    Jonan menuturkan Pertamina harus memastikan pasokan Premium terdistribusikan, terutama di luar Jawa, Madura, dan Bali. Pemerintah, kata dia, juga telah menambah margin Rp 100 per liter untuk penyaluran Premium khusus di Jawa. "Jadi ini harus dilakukan," katanya.

    Simak: Cadangan Listrik 40 Persen Nganggur, Dirut PLN: Tambah Jumlah AC

    Dia tak menjelaskan alasan kosongnya pasokan Premium. Namun Jonan memastikan hal ini bukan karena perusahaan pelat merah itu ingin mendorong pemasaran Pertalite. "Enggak ke situ," ucapnya. Dia berujar Pertamina harus menggunakan cara lain jika ingin menjual Pertalite. Masyarakat harus dibuat beralih secara sukarela.

    Jonan juga tak menjelaskan jangka waktu yang diberikan pemerintah kepada Pertamina untuk mengembalikan pasokan Premium di pasaran. Dia hanya menyebut segera. "Kalau misalnya Pertamina tetap enggak menyalurkan, kami cari sanksi," tuturnya. (*)

    Lihat juga video webseries: Anak Muda Ini Bisa Membikin 118 Kafe dalam 4 Tahun



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sah Tidak Sah Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang di Indonesia

    Bitcoin menjadi perbincangan publik setelah Tesla, perusahaan milik Elon Musk, membeli aset uang kripto itu. Bagaimana keabsahan Bitcoin di Indonesia?