Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2018, KLHK Targetkan Pengakuan Hutan Adat 2,25 Juta Hektare

image-gnews
Masyarakat Kasepuhan Karang, Lebak, Banten, bisa bernapas lega. Presiden Joko Widodo menetapkan status hutan seluas 486 hektare yang dikelola turun-temurun oleh masyarakat adat Kasepuhan Karang.
Masyarakat Kasepuhan Karang, Lebak, Banten, bisa bernapas lega. Presiden Joko Widodo menetapkan status hutan seluas 486 hektare yang dikelola turun-temurun oleh masyarakat adat Kasepuhan Karang.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto menyatakan pemerintah menargetkan pengakuan hutan adat seluas 2,25 juta hektare tahun ini. Angka itu keluar setelah dilakukan rapat koordinasi identifikasi calon hutan adat pada Januari 2018.

"Prestasi kita tahun ini sampai Maret 2018 sebanyak 299,49 hektare. Jadi, saya yakin 2018 mendapat 2 juta hektare untuk perhutanan sosial," kata Bambang seusai diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Selasa, 3 April 2018.

Baca: Empat Kementerian Selesaikan Masalah Hutan Adat 

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan negara atau hutan adat yang dikerjakan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat. Salah satu program itu adalah mempercepat pengakuan hutan adat. Tujuannya adalah melakukan pemerataan ekonomi melalui pemanfaatan hutan.

Pada Januari 2018, pemerintah menemukan enam golongan calon hutan adat dari total luas 2,25 juta hektare. Pertama, 28 unit dengan luas 107.203 hektare calon hutan adat telah memenuhi syarat. Artinya, unit itu siap diajukan untuk verifikasi dan validasi sebagai hutan adat.

Kedua, 49 unit seluas 1,57 juta hektare sudah mengantongi peraturan daerah (perda) dan peta wilayah atau hutan adat, tapi belum keluar SK dari bupati/wali kota ihwal penetapan masyarakat hukum adat (MHA) atau wilayah adat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketiga, 30 unit seluas 212.477 hektare memiliki peta wilayah adat dan profil tanpa perda. Keempat, 21 unit seluas 285.668 hektare calon hutan adat masuk dalam hutan yang dipermasalahkan oleh pemilik izin dan pemangku hutan.

Kelima, 9 unit yang tidak diketahui luasnya memiliki data hutan adat dan profil MHA, tapi tak ada peta. Keenam, 15 unit seluas 65.696 hektare berpotensi dijadikan hutan adat dengan data-data yang masih perlu dilengkapi.

Bambang menjelaskan, hutan adat yang telah diidentifikasi, dipetakan, dan ditetapkan pengelolaannya oleh masyarakat adat mencapai 24.378,34 hektare untuk periode 2016-Maret 2018. Angka itu terdiri atas 21 unit surat keputusan (SK) penetapan hutan adat dan dua SK pencadangan yang tersalurkan ke 10.319 kepala keluarga.

Menurut Bambang, kebijakan mengenai perhutanan sosial baru dikeluarkan pada 2016-2017, yakni Peraturan Menteri KLHK Nomor P. 83 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri KLHK Nomor P 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Karena itulah, berjalannya program perhutanan sosial baru mulai digencarkan pada 2016. Realisasi pengakuan hutan adat hingga 2019 ditargetkan sebesar 4,38 juta hektare. Sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) perhutanan sosial pada 2015-2019 seluas 12,7 juta hektare.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Nikson Nababan Perjuangkan Hutan Adat di Tapanuli Utara

1 hari lalu

Nikson Nababan Perjuangkan Hutan Adat di Tapanuli Utara

Bupati Tapanuli Utara (Taput), Nikson Nababan, sukses memperjuangkan hutan negara seluas 15.879 Hektare (Ha) menjadi hutan adat, di Kabupaten Tapanuli Utara.


Hari Hutan Internasional: Laju Deforestasi Hutan Tiap Tahun Mengkhawatirkan

6 hari lalu

Penggundulan hutan di India. [www.nature.com]
Hari Hutan Internasional: Laju Deforestasi Hutan Tiap Tahun Mengkhawatirkan

Hari Hutan Internasional diperingati setiap 21 Maret. Sejarahnya dimulai 2012 yang diprakarsai oleh PBB untuk membantu dan mendukung konservasi hutan


Apakah Itu Tanah Adat, Tanah Ulayat, Hutan Adat, dan Hutan Negara?

56 hari lalu

Ilustrasi tanah adat. Shutterstock
Apakah Itu Tanah Adat, Tanah Ulayat, Hutan Adat, dan Hutan Negara?

Tanah adat, tanah ulayat, hutan adat, dan hutan negara adalah konsep-konsep yang mencerminkan hubungan kompleks antara manusia dan lingkungannya.


Suku Awyu Papua Gelar Aksi di Istana Negara, Tuntut Hak Hutan Adat

11 Mei 2023

Suku Awyu bersama koalisi Selamatkan Hutan Papua saat aksi damai di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Mei 2023. Dok: Tempo/Nabiila Azzahra
Suku Awyu Papua Gelar Aksi di Istana Negara, Tuntut Hak Hutan Adat

Masyarakat adat suku Awyu Papua menggelar aksi damai di depan Istana Negara untuk menuntut hak atas tanah.


Perjuangkan Hutan Adat, Suku Awyu Minta Komnas HAM Bentuk Tim Advokasi

10 Mei 2023

Masyarakat adat suku Awyu, Papua Selatan melakukan audiensi dengan Komnas HAM di Jakarta Pusat, Selasa, 9 Mei 2023. dok: Nabiila Azzahra/Tempo
Perjuangkan Hutan Adat, Suku Awyu Minta Komnas HAM Bentuk Tim Advokasi

Suku Awyu asal Papua melakukan audiensi dengan Komnas HAM terkait hutan adat yang terancam konsesi perusahaan sawit, Selasa, 9 Mei 2023.


Delima Silalahi, Penerima Nobel Hijau 2023: Perjuangan Belum Usai

30 April 2023

Delima Silalahi pemenang Goldman Environmental Prize. Dok. Pribadi
Delima Silalahi, Penerima Nobel Hijau 2023: Perjuangan Belum Usai

Delima Silalahi meraih Goldman Environmental Prize 2023 atas advokasinya untuk hak masyarakat adat Tano Batak. Simak wawancara panjang dengannya.


Bupati Ajukan 3 Ribu Hektare Lahan di Rejang Lebong Jadi Kawasan Hutan Adat

17 Maret 2023

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar kirab budaya sebagai acara pembuka Rakernas ke-VII di Rejang Lebong, Bengkulu, Jumat, 17 Maret 2023.  TEMPO/Rosseno Aji
Bupati Ajukan 3 Ribu Hektare Lahan di Rejang Lebong Jadi Kawasan Hutan Adat

Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi mengatakan tengah mengajukan 3 ribu hektare lahan di daerahnya menjadi kawasan hutan adat ke KLHK


COP15, Cina Didesak Pakai Pengaruhnya untuk Lindungi Hutan Tapanuli

5 Desember 2022

Seekor spesies orangutan, Pongo tapanuliensis, di hutan Batang Toru, Sumatera Utara, 2 November 2017. aliveforfootball.com
COP15, Cina Didesak Pakai Pengaruhnya untuk Lindungi Hutan Tapanuli

Cina dianggap bisa menggunakan pengaruhnya untuk melindungi Hutan Tapanuli dan satwa liar ikonisnya dalam momentum COP15.


Perempuan Adat Bicara tentang Hutan Saat Sarasehan di Dondai

28 Oktober 2022

Perempuan Adat Bicara tentang Hutan Saat Sarasehan di Dondai

Suara perempuan belum dipandang.


Akhir Hikayat Hutan Adat

27 Mei 2022

Masyarakat adat di Tapanuli Utara dan Samosir di Provinsi Sumatera Utara ini sedang mempertahankan ruang hidup mereka sejak ratusan tahun lalu karena akan diambil oleh pemerintah untuk jadi hutan negara.
Akhir Hikayat Hutan Adat

Masyarakat adat di Tapanuli Utara dan Samosir di Provinsi Sumatera Utara ini sedang mempertahankan hutan adat mereka sejak ratusan tahun lalu.