TEMPO.CO, Jakarta - Laporan Islamic Development Bank (IDB) dan Bank Dunia menyoroti potensi sistem keuangan berbasis syariah untuk memobilisasi sumber pendanaan yang bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka panjang. Pendanaan ini kelak mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS).
Laporan atau kajian bertajuk The Role of Islamic Finance Long-Term Investment itu disampaikan Presiden IDB Bandar Hajjar di tengah-tengah pertemuan IDB Global Forum on Islamic Finance ke-13 di Tunis pada Senin siang, 2 April 2018.
Acara tersebut bagian dari pertemuan tahunan IDB ke-43 yang berlangsung di Tunis, Tunisia. Ini merupakan laporan IDB dan Bank Dunia edisi kedua setelah edisi pertama diluncurkan pada 2016.
Baca: Pertemuan di Tunisia, IDB Fokuskan Pembangunan Berkelanjutan
Dalam pidatonya, Bandar Hajjar menekankan pentingnya peran memobilisasi sumber-sumber keuangan bagi investasi jangka panjang demi mencapai sejumlah target dalam pembangunan berkelanjutan.
“Dengan intervensi kebijakan yang pas, infrastruktur keuangan dan keberagaman produk yang inovatif, keuangan Islami dapat menjadi katalis menjembatani kesenjangan pembiayaan jangka panjang,” kata Bandar Hajjar.
Inisiatif bersama antara IDB dan Bank Dunia ini, menurut Bandar Hajjar, merefleksikan paradigma global mengenai keuangan berbasis Islam dan peran keuangan Islami untuk meningkatkan pembiayaan jangka panjang.
Kebutuhan investasi jangka panjang sangat penting untuk memenuhi SDGs. Itu sebabnya laporan ini mengusulkan untuk memanfaatkan keuangan Islami yang menonjolkan skema berbagi risiko.
Sumber pendanaan tradisional, termasuk dari pemerintah dan institusi pembangunan multilateral, dinilai tidak cukup untuk memenuhi pembiayaan jangka panjang. Salah satu penyebabnya adalah investasi yang terlalu banyak ditempatkan pada instrumen jangka pendek dan menengah.
Laporan ini mengungkapkan sistem berbagi risiko dapat memerankan peran penting dalam memobilisasi dana investasi jangka panjang tersebut.
Meski memiliki potensi besar, pangsa pasar finansial berbasis Islam masih sangat minim dibandingkan pasar keuangan global.
Itu sebabnya, laporan ini merekomendasikan sejumlah kebijakan, antara lain memperkuat sistem keuangan Islam dengan mengembangkan satu kerangka hukum yang suportif. Baik dari sisi administratif maupun iklim investasi, sehingga bisa meningkatkan kerangka institusi dan keberagaman instrumen bagi pembiayaan jangka panjang.
Laporan ini juga mempromosikan keuangan Islam untuk menyediakan pembiayaan jangka panjang yang lebih efisien. Caranya dengan mengubah paradigma dari ketergantungan instrumen investasi jangka pendek menjadi invetasi bernilai tambah ekonomi.
Pengembangan pasar modal bagi instrumen berbasis syariah, menurut laporan ini, salah satu cara memobilisasi pendanaan bagi proyek jangka panjang, dengan melibatkan investor, dana pensiun, firma aset manajemen, dan sejumlah perusahaan private equity.
Dewan Gubernur Islamic Development Bank (IDB) menggelar pertemuan tahunan ke-43 di Tunis, Tunisia. Perhelatan yang akan dibuka resmi pada Rabu, 4 April 2018, ini membahas sejumlah isu yang berhubungan erat dengan SDGs.
Simak: IDB Akan Bantu Indonesia US$ 5,2 Miliar hingga 2020
Meski pertemuan tahunan resmi dibuka pada Rabu, sejumlah diskusi dengan tema pembangunan berkelanjutan sudah berlangsung sejak Ahad, 1 April 2018.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Deputi Bidang Kemartiman dan Sumber daya Alam Kementerian Bappenas Arifin Rudiyanto hadir mewakili Indonesia dalam pertemuan tersebut.
Perhelatan IDB yang akan berakhir pada Kamis, 5 April 2018, ini diikuti sekitar 60 delegasi dan 1.000 peserta, termasuk investor, para pakar, dan pelaku usaha ekonomi.