Grab dan Go-Jek Wajib Jadi Perusahaan Transportasi, Ini Alasannya

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengemudi ojek online juga ikut menunggu hujan duit di kawasan Plaza Festival, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 1 Maret 2018. Kartika Anggraeni

    Pengemudi ojek online juga ikut menunggu hujan duit di kawasan Plaza Festival, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 1 Maret 2018. Kartika Anggraeni

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mewajibkan dua perusahaan aplikator transportasi, Grab dan Go-Jek, menjadi perusahaan transportasi, bukan vendor seperti yang selama ini berjalan.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut. Menurut dia, terdapat dua alasan kuat yang membuat aplikator harus menjadi perusahaan transportasi.

    Baca juga: Menhub Wajibkan Grab dan Go-Jek Menjadi Perusahaan Transportasi

    "Pertama, aplikator ini memberi upah. Kedua, mengatur operasional ojek atau taksi itu sendiri," ucapnya dalam Press Background Deregulasi, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, Pemanfaatan Aset, Pelayanan Terpadu Satu Atap di Kementerian Perhubungan Jakarta, Selasa, 3 April 2018.

    Sugihardjo menjelaskan, apabila statusnya hanya sebagai aplikator, perusahaan tidak berhak mengupah dan mengatur kegiatan operasional. "Sama ketika kita membeli aplikasi, artinya sudah menjadi milik kita dan kita yang mengatur. Tapi kalau ojek online, misalnya tarifnya Rp 50 ribu, apakah dia dapat nominal yang sama? Kan enggak, dipotong dari aplikasi," ujarnya.

    Dalam kegiatan operasional, dia menambahkan, ojek juga tidak bisa menentukan mengambil pesanan yang muncul dari aplikasi. "Misal, saya ingin pesan ojek dengan pengemudi nama si A, apakah bisa menentukan harus si A yang datang? Kan enggak, itu ditentukan sama aplikator," katanya.

    Baca juga: Grab dan Go-Jek Diwajibkan Jadi Perusahaan Transportasi

    Dengan kata lain, Sugihardjo menegaskan aplikator adalah perusahaan transportasi yang berbasis aplikasi. "Jadi aplikator itu menjual jasa transportasi umum berbasis aplikasi," ucapnya.

    Mengenai status sebagai perusahaan transportasi, Sugihardjo mengatakan pihaknya akan mendiskusikannya dengan pemangku kepentingan terkait dengan operasional di daerah.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mewajibkan dua perusahaan aplikator transportasi, Grab dan Go-Jek, menjadi perusahaan transportasi, bukan vendor seperti yang selama ini berjalan. “Kami konsisten ingin menjadikan aplikator jadi perusahaan transportasi,” tuturnya di kantor Kementerian Perhubungan, Senin, 2 April 2018.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.