Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Makarel Kaleng Bercacing, KKP Tunggu Hasil Investigasi Cina

image-gnews
BPOM Pekanbaru Temukan 3 Merek Makrel Mengandung Cacing
BPOM Pekanbaru Temukan 3 Merek Makrel Mengandung Cacing
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyebutkan, secara prosedur, produk ikan makarel kalengan Cina yang ditarik peredarannya karena mengandung cacing Anisakis Sp yang sudah mati, bisa kembali diizinkan beredar jika ada jaminan bebas parasit. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Pengendalian Mutu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan Widodo Sumiyanto.

"Jaminan itu bisa diberikan setelah Cina melakukan investigasi terkait kasus tersebut," ujar Widodo kepada Tempo di kantornya, Kamis, 29 Maret 2018.

Baca: Ketika Ikan Makarel Berparasit Cacing Masih Beredar di Pasaran

Widodo menjelaskan, KKP sudah memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada otoritas pemerintahan Cina, jauh sebelum kasus ikan makarel kalengan mengandung cacing, marak. Hal itu menyusul adanya informasi dari Kedutaan Besar Indonesia di Peru yang disampaikan lewat Kementerian Luar Negeri Negeri, ihwal temuan produk ikan makarel kalengan asal Cina yang tercemar cacing Anaskis Sp yang sudah mati.

Informasi itu disampaikan lewat surat perhatian pada akhir 2017 lalu. Setelah dilakukan uji, informasi tersebut benar adanya bahwa ditemukan produk ikan makarel kalengan asal Cina yang tercemar cacing Anaskis Sp yang sudah mati.

Setelah itu, pemerintah mengirimkan notifikasi kepada pemerintah Cina. Namun, sampai saat ini, pemerintah Cina belum membalas notifikasi itu. "Biasanya mereka menginvestigasi dulu, setelah itu baru membalas notifikasi. Jadi saat ini, posisi kita masih menunggu Cina," ujarnya.

Widodo menjelaskan, permasalahan ini diselesaikan antar negara, bukan antar produsen. Pasalnya, pemerintah Indonesia dan Cina telah mengakui  kesetaraan sistem hukum. Dengan kata lain, Indonesia mempercayakan seluruh pabrik Cina merupakan tanggung jawab negara Cina dan juga sebaliknya. "Jadi kalau ada apa-apa, komunikasinya lewat negara," ujarnya.

Seperti diketahui, pada hari Rabu lalu BPOM telah mengumumkan ada 27 merek produk ikan makarel kalengan yang terindikasi mengandung cacing. BPOM sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk yang sudah mendapatkan izin edar di Indonesia, telah menginstruksikan pemberhentian proses impor sementara terhadap produk-produk sarden makarel kalengan yang terbukti mengandung parasit cacing. Untuk produk dalam negeri, BPOM menyetop impor bahan baku dari luar negeri, termasuk dari Cina.

Karena kasus ikan makarel bercacing itu, KKP, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab mengawasi bahan baku produk impor mengusulkan penambahan uji parameter untuk mutu hasil perikanan, yakni uji parasit. "Kami lewat BKIPM usulkan penambahan parameter uji, bahkan sebelum revisi standarnya selesai," kata Widodo.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

1 hari lalu

KKP melakukan penghentian kegiatan penambangan pasir yang tidak dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di perairan Pulau Rupat-Kepulauan Riau.
Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

KIARA menilai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengerukan pasir laut tak berwawasan lingkungan dan korbankan nelayan.


Menteri KKP Akselerasi Kerjasama Lobster dengan Vietnam

6 hari lalu

Menteri KKP Akselerasi Kerjasama Lobster dengan Vietnam

Sakti Wahyu Trenggono mengoptimakan acara Meet Indonesia di Nha Trang, Vietnam untuk mempercepat implementasi kerjasama budidaya lobster di Indonesia


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

9 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

15 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) blokir anggaran Rp 501 miliar. Ikuti keputusan Sri Mulyani.


Rangkul Stakeholder, KKP Perkuat Perlindungan Kawasan Konservasi

15 hari lalu

Rangkul Stakeholder, KKP Perkuat Perlindungan Kawasan Konservasi

KKP menargetkan penambahan perluasan kawasan konservasi sebesar 30 persen dari luas lautan sampai tahun 2045


KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru

17 hari lalu

KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru

Kerja sama dengan berbagai mitra dapat meningkatkan alternatif sumber pendanaan yang tidak tergantung pada APBN.


Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil

21 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil

KKP mengklaim harga ikan terkendali meski permintaannya meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran 2024.


KKP Klaim Stok Ikan Tercukupi Selama Ramadan dan Lebaran, Perkiraan Ada 3,10 Juta Ton Ikan

21 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Klaim Stok Ikan Tercukupi Selama Ramadan dan Lebaran, Perkiraan Ada 3,10 Juta Ton Ikan

KKP memastikan stok ikan untuk Ramadan dan Lebaran 2024 tercukupi.


KKP dan Xiamen University Bahas Integrasi Perencanaan Ruang Laut

21 hari lalu

KKP dan Xiamen University Bahas Integrasi Perencanaan Ruang Laut

Perencanaan ruang laut menjadi cara praktis dalam mengatur penggunaan wilayah laut


Menteri KKP Siap Pasok Ikan untuk Makan Siang Gratis Jika Dijalankan

22 hari lalu

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri KKP Siap Pasok Ikan untuk Makan Siang Gratis Jika Dijalankan

Sakti Wahyu Trenggono menyatakan siap menyokong kebutuhan ikan untuk program makan siang gratis jika benar direalisasikan.