Revolusi Industri 4.0, Pemerintah Bentuk Komite Industri Nasional

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mencoba mobil listrik Mitsubishi usai serah terima, di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, 26 Februari 2018. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mencoba mobil listrik Mitsubishi usai serah terima, di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, 26 Februari 2018. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membentuk Komite Industri Nasional (KINAS) untuk mengantisipasi revolusi industri. Tujuannya, untuk memfasilitasi penyelerasan secara nasional, lintas kementerian atau lembaga, dan lintas pemangku kepentingan dalam percepatan agenda pengembangan industri nasional.

    Komite tersebut dibentuk menyusul perubahan dunia yang mulai memasuki revolusi industri 4.0. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian merancang “Making Indonesia 45” sebagai sebuah roadmap (peta jalan) yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era industri 4.0.

    Baca: Jokowi: Hati-hati dengan Revolusi Industri 4.0

    “Dalam hal ini, memang diperlukan koordinasi, baik itu terkait dengan harmonisasi regulasi, insentif-insentif fiskal, dan juga infrastruktur telekomunikasi, dan sebagainya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Kamis, 29 Maret 2018.

    Adapun lima fokus sektor yang disasar antara lain, Industri Makanan dan Minuman, Industri Tekstil dan Busana, Industri Otomotif, Industri Elektronik, dan Industri Kimia. Selanjutnya, Kementerian Perindustrian akan mencari proyek-proyek percontohan industri yang sudah menjalankan industri 4.0 di masing-masing sektor.

    “Itu adalah 5 sektor yang demand-nya terbesar di dunia. Sekitar 80 persen dunia itu menghendaki 5 produk tersebut. Beberapa di antaranya juga memiliki domestic market yang kuat untuk daya saing kita. Jadi itu yang akan jadi prioritas,” kata Airlangga.

    Selain itu, Airlangga juga menyatakan, Indonesia beraspirasi untuk menjadi top 10 ekonomi dunia di tahun 2030 dengan merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia. "Kita targetkan ekspor netto Indonesia dapat kembali ke level yang sama di tahun 2000, yaitu dengan konstribusi 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ujarnya.

    Target lainnya, adalah peningkatan kontribusi manufaktur terhadap PDB menjadi 25 persen serta tambahan lapangan pekerjaan. "Dengan adanya implementasi roadmap ini, akan membuat industri meningkatkan eksistensi dan melakukan ekspansi. Sehingga lapangan kerja baru akan terbuka,” ujarnya.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga berharap, komite tersebut nantinya dapat berkelanjutan agar Indonesia siap menghadap revolusi industri 4.0. “Melalui komite ini, kita ingin membangun komunikasi yang berkelanjutan dalam kaitannya dengan revolusi industri ke-4,” ujar Darmin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.