Diresmikan Jokowi, Ruas Jalan Tol Ngawi-Wilangan Siap Beroperasi

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengoperasian jalan tol Ngawi - Wilangan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur arteri saat arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

    Pengoperasian jalan tol Ngawi - Wilangan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur arteri saat arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ruas jalan Tol Ngawi-Wilangan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini, Kamis, 29 Maret 2018, di Madiun, Jawa Timur, dan siap untuk dioperasikan.

    Ruas jalan Tol Ngawi-Wilangan sepanjang 49,5 kilometer (km) ini dikelola oleh PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ), dan terdiri dari tiga paket, yaitu paket 1 Ngawi-Madiun sepanjang 20 km; paket 2 Madiun-Caruban 8,45 km, dan Caruban-Wilangan sepanjang 21,06 km.

    "Lalu lintas harian rata-rata kami perkirakan ada 8.000 kendaraan yang melewati ruas tol ini," kata Direktur Utama PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ) Iwan Moedyarno di Madiun, Kamis, 29 Maret 2018.

    Baca juga: Rampung 90 Persen, Tol Solo - Ngawi Siap Beroperasi saat Lebaran

    Ruas jalan Tol Ngawi-Wilangan merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Ngawi-Kertosono yang memiliki total panjang keseluruhan 87 km. Jalan tol tersebut dilengkapi empat gerbang tol (GT), yakni GT Ngawi, GT Madiun di Dumpil Balerejo, GT Mejayan di Caruban, dan GT Wilangan di perbatasan Kabupaten Madiun-Nganjuk, Desa Pajaran Kecamatan Saradan.

    Dalam peresmian ruas jalan tol Ngawi-Wilangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi)https://www.tempo.co/tag/jokowi didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani, Direktur Operasi II PT Waskita Karya Nyoman Wirya Adnyana dan Direktur Utama PT Ngawi Kertosono Jaya Iwan Moedyarno.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sah Tidak Sah KLB Partai Demokrat, Apa Kata AD/ART?

    Sejumlah kader ngotot melaksanakan KLB Partai Demokrat. Kubu AHY mengatakan bahwa pelaksanaan itu ilegal. Pasal-pasal AD/ART Partai dapat menjelaskan.