Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Komisi XI DPR Pilih Dody Waluyo Menjadi Deputi Gubernur BI

image-gnews
Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng (kiri), Hendy Sulistyowati (tengah) dan Dody Budi Waluyo berbincang sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 30 November 2016. Ketiganya akan bersaing untuk menggantikan Deputi Gubernur BI Ronald Waas. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng (kiri), Hendy Sulistyowati (tengah) dan Dody Budi Waluyo berbincang sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 30 November 2016. Ketiganya akan bersaing untuk menggantikan Deputi Gubernur BI Ronald Waas. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI DPR memilih Dody Budi Waluyo sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) 2018-2023. Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng menyatakan, Dody memiliki kapasitas mumpuni.

"Ketiga calon mumpuni, tapi Dody udah tiga kali dan lebih senior," kata Melchias di ruang rapat komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Maret 2018.

Menurut Melchias, saat uji kelayakan dan kepatutan, Dody menyampaikan presentasi dengan lugas. Adapun dia telah tiga kali mengikuti uji kelayakan dan kepatutan deputi gubernur BI.

Pada 2015, Dody terpilih jadi salah satu kandidat calon deputi gubernur BI. Namun, dia dikalahkan oleh deputi gubernur BI terpilih, Erwin Rijanto. Setahun setelahnya, Dody kembali tak terpilih untuk menempati posisi Deputi Gubernur Bidang Sistem Pembayaran.

Tahun ini, Jokowi mencalonkan Dody sebagai deputi gubernur BI. Ke-10 fraksi di komisi XI DPR serentak memilih Dody. Melchias menyatakan, komisi XI sudah menggelar rapat poksi dan internal. Keputusan pun diambil secara musyawarah mufakat.

"Ini pilihan yang terbaik," ujar Melchias.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Komisi XI DPR resmi memutuskan Dody sebagai deputi gubernur BI 2018-2023 dan Perry Warjiyo sebagai gubernur BI 2018-2023.

Menurut Melchias, 36 dari 54 anggota Komisi XI yang hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan sepakat memilih Perry dan Dody. Keduanya dianggap memiliki rekam jejak yang mumpuni.

Tak hanya itu, keduanya pernah bekerja bersama di bidang moneter. Melchias melanjutkan, Dody pernah menjadi bawahan Perry. "Menurut hemat saya ini satu kombinasi teamwork yang bagus," ujar Melchias.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memilih tiga nama yang dicalonkan sebagai deputi gubernur BI 2018-2023. Mereka adalah Dody Budi Waluyo, Doddy Zulverdi, dan Wiwiek Sisto Widayat. Untuk calon gubernur BI 2018-2023, Jokowi mengajukan calon tunggal, yakni Perry Warjiyo.

Perry Warjiyo menggantikan Gubernur BI Agus Martowardojo yang akan mengakhiri masa jabatannya pada Mei 2018. Sementara Dody Waluyo menggantikan Perry Warjiyo yang masa jabatannya habis pada April 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Bentuk Satgas Cegah Perundungan, Ini Alasannya

50 hari lalu

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto: Dep/nr
Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Bentuk Satgas Cegah Perundungan, Ini Alasannya

Setelah pembentukan satgas, para pelaku perundungan harus ditindak melalui pemberian sanksi hukum untuk memberikan efek jera.


Terkini: Anggota Komisi XI DPR Sebut Penerimaan Negara Tak Kuat Topang Proyek Mercusuar, Promo Tiket Wisata Bank CIMB Niaga di Cathay Pacific Travel Fair 2024

52 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terkini: Anggota Komisi XI DPR Sebut Penerimaan Negara Tak Kuat Topang Proyek Mercusuar, Promo Tiket Wisata Bank CIMB Niaga di Cathay Pacific Travel Fair 2024

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024.


Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 T, Anggota Komisi XI DPR: Ruang Fiskal dan Penerimaan Tak Kuat Menopang Proyek Mercusuar

52 hari lalu

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati
Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 T, Anggota Komisi XI DPR: Ruang Fiskal dan Penerimaan Tak Kuat Menopang Proyek Mercusuar

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun.


Ibas Caleg dengan Perolehan Suara Terbanyak Se-Indonesia, Ini Karier Politik Edhie Baskoro Yudhoyono

58 hari lalu

Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, yang merupakan putra kedua mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lolos ke DPR dengan meraih sekitar 265 ribuan suara di Dapil VII Jatim pada Pemilu 2019. TEMPO/Amston Probel
Ibas Caleg dengan Perolehan Suara Terbanyak Se-Indonesia, Ini Karier Politik Edhie Baskoro Yudhoyono

Menjadi politikus yang memenangkan banyak suara dalam pemilu ini, bagaimana perjalanan karir politik Ibas?


Profil Masinton Pasaribu Anggota Komisi XI DPR dan Kader PDIP yang Ajukan Hak Angket MK

1 November 2023

Mantan Aktivis 98 Masinton Pasaribu saat mengikuti diskusi kebangsaan dan buka puasa bersama mantan aktivis 98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, 29 Mei 2018. Acara ini diadakan juga untuk memperingati perjuangan mereka 20 tahun lalu dalam membawa Indonesia ke era demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil Masinton Pasaribu Anggota Komisi XI DPR dan Kader PDIP yang Ajukan Hak Angket MK

Kader PDIP yang juga anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu mengajukan hak angket terhadap MK. Berikut profil aktivis asal Sibolga ini.


Wakil Ketua Komisi X DPR Tegaskan Bullying di Sekolah Harus Dicegah

3 Oktober 2023

Ilustrasi Persekusi / Bullying. shutterstock.com
Wakil Ketua Komisi X DPR Tegaskan Bullying di Sekolah Harus Dicegah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan perbuatan bullying di sekolah adalah sesuatu yang berbahaya dan harus dicegah.


Komisi XI DPR Setujui Penyesuaian Anggaran Kemenkeu Jadi Rp 48,7 Triliun

14 September 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Komisi XI DPR Setujui Penyesuaian Anggaran Kemenkeu Jadi Rp 48,7 Triliun

Sri Mulyani mengucapkan terima kasih atas persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi XI DPRI atas tambahan yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR.


Rekam Jejak 7 Anggota BSBI Periode 2023-2028 yang Baru Disahkan DPR

14 Juli 2023

Gedung Bank Indonesia (BI) di Jalan Mohammad Husni Thamrin No. 2, Jakarta, Kamis 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
Rekam Jejak 7 Anggota BSBI Periode 2023-2028 yang Baru Disahkan DPR

DPR mengesahkan tujuh nama anggota BSBI periode 2023-2028 dalam rapat internal di Jakarta pada Kamis, 13 Juli 2023. Siapa saja mereka?


Komisi XI DPR Pilih Agusman dan Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang Baru

10 Juli 2023

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
Komisi XI DPR Pilih Agusman dan Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang Baru

Komisi XI DPR memilih Agusman dan Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023-2028.


OJK Sebut Sudah Pakai Anggaran Rp 3 Triliun, Rinciannya?

25 Mei 2023

Mirza Adityaswara. ojk.go.id
OJK Sebut Sudah Pakai Anggaran Rp 3 Triliun, Rinciannya?

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan sudah memakai anggaran sebanyak Rp 3,007 triliun. Bagaimana rinciannya?