TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menggelar rapat dengan pimpinan perusahaan penyedia aplikasi transportasi online, Go-Jek dan Grab. Pertemuan yang juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara itu menyepakati kenaikan tarif per kilometer yang dibayarkan untuk pengemudi ojek online.
"Aplikator itu intinya ingin menyejahterakan para driver-nya. Prinsipnya, mereka akan menyesuaikan (tarif per kilometer). Mereka siap untuk menaikkannya," ujar Moeldoko usai rapat di kantornya, Jakarta, Rabu, 28 Maret 2018.
Baca Juga:
Baca: Demo Grab Go-Jek, YLKI: Tarif Ojek Online Tak Bisa Diatur
Moeldoko mengatakan pemerintah belum mengetahui besaran tarif yang akan diterapkan perusahaan. Dia menuturkan, pemerintah hanya mengusulkan besaran yang wajar dan menyerahkan keputusannya kepada perusahaan.
Besaran kenaikan tarif, menurut Moeldoko, adalah hak perusahaan untuk menentukan. "Kami tidak boleh menekan karena mereka juga punya perhitungan tersendiri untuk mengeluarkan seberapa per kilometernya," kata dia.
Besaran tarif yang ditawarkan pemerintah dihitung oleh Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, tarif yang diusulkan untuk dibayarkan kepada pengemudi ojek online minimal sebesar Rp 2 ribu per kilometer.
Angka tersebut naik Rp 400 dari tarif saat ini yaitu Rp 1.600. "Tapi Rp 2 ribu itu bersih ya, bukan dipotong menjadi Rp 1.500," katanya.
Menteri Budi menuturkan, besaran tarif itu dihitung dengan mempertimbangkan sejumlah hal. "Dari perhitungan kami, ada harga pokok sekitar Rp 1.400 sampai Rp 1.600. Dengan nilai keuntungan dan jasa, sehingga menjadi Rp 2 ribu," kata dia.
Setelah pertemuan sore ini, Go-Jek dan Grab akan menghitung besaran tarif per kilometer yang akan mereka terapkan. Keputusannya akan diumumkan pada Senin, 2 April 2018.
Kenaikan tarif per kilometer ini merupakan tuntutan pengemudi ojek online. Mereka merasa dirugikan karena perang tarif antar penyedia transportasi online. Kemarin, mereka berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Siang harinya perwakilan pengemudi ojek online diterima Presiden Joko Widodo dan menyampaikan keluhannya.
