Dongkrak Investasi, Bank Dunia: RI Harus Punya Kebijakan Sambal

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto aerial pembangunan proyek jalur layang MRT di Kawasan Fatmawati, Jakarta, 2 Januari 2018. Menurut data PT MRT Jakarta, proyek pembangunan infrastruktur MRT fase I Lebak Bulus-Bundaran HI mencapai 90 persen. ANTARA

    Foto aerial pembangunan proyek jalur layang MRT di Kawasan Fatmawati, Jakarta, 2 Januari 2018. Menurut data PT MRT Jakarta, proyek pembangunan infrastruktur MRT fase I Lebak Bulus-Bundaran HI mencapai 90 persen. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Utama untuk Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander menilai saat ini pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan sambal untuk mendongkrak nilai investasi. "Sambal terbuat dari banyak cabai pedas sehingga menjadikan rasa yang kuat dalam makanan. Begitu juga yang kami harapkan ada di Indonesia, utamanya mendorong banyak investor masuk," katanya, Rabu, 28 Maret 2018.

    Pernyataan itu disampaikan mengingat 16 Paket Kebijakan Ekonomi yang dirilis pemerintah sejak 2015 belum mempan mendongkrak kinerja investasi di Indonesia. Frederico menyebutkan sambal sangat populer dalam menu makanan di Indonesia. Sambal ini juga diciptakan untuk merusak rasa datar dalam makanan.

    Baca: Simak 6 Tips Ini Sebelum Investasikan Dana Pensiun Anda

    Kaitannya dengan upaya mendorong investasi masuk ke dalam negeri ini, Frederico, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang sifatnya ekstrim. Pemerintah juga harus lebih fokus menambah anggaran pada investasi kesehatan. Sebab, dengan investasi kesehatan maka dapat memaksimalkan potensi masyarakat.

    Dalam laporan Indonesia Economic Quarterly Bank Dunia edisi Maret 2018 disebutkan Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kuat pada 2017 dengan prospek yang terus positif. Pertumbuhan PDB riil Indonesia naik menjadi 5,2 persen pada kuartal IV/2017 dari 5,1 persen pada kuartal sebelumnya.

    Pada 2017, PDB negara mencapai 5,1 persen. Angka ini naik dari 5 persen pada 2016 yang merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi dalam empat tahun terakhir.

    Menurut Bank Dunia, pertumbuhan yang lebih cepat pada 2017 disebabkan oleh investasi dan ekspor neto yang lebih kuat, yang terangkat oleh perdagangan global yang lebih baik, dan berlanjutnya pemulihan harga komoditas. Investasi publik juga mendukung pertumbuhan, dengan total belanja pemerintah tumbuh paling cepat dalam tiga tahun terakhir.

    Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A. Chaves menambahkan kebijakan ekonomi makro yang baik telah berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang mencapai tingkat tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, untuk mempercepat investasi secara berarti di luar sektor pertambangan, Indonesia harus mempertimbangkan menggabungkan kombinasi kebijakan yang berani dan akan berdampak yang akan membuka perekonomian.

    Pertumbuhan PDB riil Indonesia pun diproyeksikan mencapai 5,3 persen pada 2018. Namun, ada beberapa risiko terhadap proyeksi tersebut termasuk perdagangan global yang lebih lambat, sedangkan di tingkat domestik semakin melambatnya pertumbuhan konsumsi sektor swasta yang menj adi sumber lebih dari separuh PDB negara.

    Laporan perekonomian kali ini memberi fokus pada pentingnya negara untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan dan membelanjakannya dengan lebih baik guna mendukung pertumbuhan inklusif.

    Selama 15 tahun terakhir, kebijakan fiskal telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menjaga stabilitas makro ekonomi. Namun, kebijakan fiskal bisa memainkan peran lebih besar untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

    Indonesia bisa mengurangi ketimpangan dengan meningkatkan jumlah dan efisiensi pengeluaran yang bermanfaat bagi 60 persen bagian terbawah keluarga Indonesia. Sebagian besar pengeluaran ini, seperti untuk sektor kesehatan dan pendidikan, juga mengatasi ketimpangan kesempatan dan membangun fondasi untuk pertumbuhan yang kuat di masa depan.

    Selain investasi, untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, menurut Rodrigo, Indonesia perlu melakukan belanja lebih efektif untuk pendidikan dan membelanjakan lebih banyak di bidang prioritas seperti infrastruktur, kesehatan dan bantuan sosial. "Serta mengumpulkan lebih banyak pendapatan dengan cara yang efisien dan mendukung pertumbuhan agar belanja juga meningkat, ” ucapnya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.