Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kurangi Sampah Plastik, Susi Pudjiastuti Terapkan Aturan Ini

Reporter

Editor

Martha Warta

image-gnews
Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, di kokpit kapal Rainbow Warrior, di Sorong, Papua Barat, Sabtu 17 Maret 2018 (Tempo/Astari Pinasthika Sarosa)
Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, di kokpit kapal Rainbow Warrior, di Sorong, Papua Barat, Sabtu 17 Maret 2018 (Tempo/Astari Pinasthika Sarosa)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti punya cara sendiri untuk mengampanyekan peduli lingkungan. Dia memulai dengan membuat aturan khusus di kantornya, yakni melarang semua anak buah membawa air minum dalam kemasan plastik. Apalagi menggunakan kemasan plastik di berbagai acara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Semua saya larang. Yang membawa air minum dalam kemasan plastik dikenai denda," kata Susi Pudjiastuti saat memberikan sambutan dalam sebuah acara simposium di kantornya pada Rabu, 28 Maret 2018.

Baca: Hiu Diberi Nama Susi, Susi Pudjiastuti: Semoga Tak Tertangkap

Namun, sejak peraturan itu diberlakukan, dia mengaku belum pernah mendapat laporan pelanggaran. "Gimana ini Pak Dirjen, maunya ada laporan. Harus ada mekanisme pelaporan supaya peraturannya berjalan efektif. Nanti yang melapor diberi bagian 20 persen," ucap Susi disambut gelak tawa peserta simposium.

Pantauan Tempo, pegawai-pegawai di lingkungan KKP memang tampak membawa botol minuman sendiri dari rumah. "Iya, dilarang Bu Susi bawa air mineral dalam kemasan plastik. Katanya di Susi Air juga harus begitu," ujar salah satu karyawan KKP saat ditemui Tempo di kantornya.  

Menteri Susi juga menuturkan, ketika berolahraga paddling atau mendayung di sejumlah lokasi di kawasan perairan Indonesia, dia masih menemukan banyak sampah plastik. Untuk itu, pemerintah dinilai perlu mengeluarkan regulasi yang melarang produk yang terbuat dari bahan plastik karena sampah plastik di berbagai daerah telah mencemaskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Restorasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Sapta Putra Ginting mengatakan saat ini pihaknya telah memberikan pelatihan tentang memilah sampah kepada masyarakat.

"Makanya, sekarang kami latih kelompok pengolah sampah di Muara Angke, Muara Baru, dan Cilincing. Bagaimana memilah supaya tahu kalau plastik bercampur harganya jadi murah," tutur Sapta di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zahman, Jakarta Utara, Jumat, 23 Maret 2018.

Ia mencontohkan, plastik-plastik bekas minuman air mineral yang botolnya berjenis plastik high density polyethylene (HDPE) harus dipisah dengan polyethylene terephthalate (PET). "Karena pembelinya beda-beda dan harganya juga beda," ucapnya.

Sapta mengatakan banyaknya sampah di pesisir Jakarta merupakan akibat dari pola pikir masyarakat yang keliru. "Saya berharap muncul perubahan pola pikir, di mana selama ini penduduk pesisir berpikir laut tempat buang sampah," ujarnya.

KARTIKA ANGGRAENI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

30 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

30 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

30 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

18 Februari 2024

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari Susi Pudjiastuti yang mengingatkan soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

18 Februari 2024

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.


Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

8 Februari 2024

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak keras rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benur.


Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

6 Februari 2024

TPNPB-OPM merilis foto pilot Susi Air asal Selandia Baru, Selasa 14 Februari 2023.
Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

TPNPB-OPM menyatakan belum melepaskan pilot Susi Air lantaran pemerintah Indonesia dan pemerintah Selandia Baru belum mau berbicara dengan mereka.


TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

6 Februari 2024

TNI-Polri menyiapkan operasi penyelamatan Pilot Susi Air yang disandera TPN Papua Barat sejak 7 Februari lalu.
TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah akan membebaskan pilot Susi Air besok


Respons Susi Pudjiastuti soal Dugaan Suap SAP Jerman ke Pejabat KKP: Sedang Saya Cari Tahu

16 Januari 2024

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Respons Susi Pudjiastuti soal Dugaan Suap SAP Jerman ke Pejabat KKP: Sedang Saya Cari Tahu

Susi Pudjiastuti buka suara soal dugaan suap dari SAP, perusahaan software berbasis di Jerman, kepada pejabat KKP.


Laut Cina Selatan Disebut dalam Debat Capres, Tahukah Sekarang Bernama Laut Natuna Utara?

10 Januari 2024

KRI Tjiptadi-381 (kanan) dan KRI Teuku Umar-385 (kiri) mengikuti sailing pass di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 15 Januari 2020. Kunjungan Mahfud MD meninjau situasi keamanan setelah kapal nelayan dan coast guard China memasuki perairan Natuna Utara. ANTARA
Laut Cina Selatan Disebut dalam Debat Capres, Tahukah Sekarang Bernama Laut Natuna Utara?

Laut Cina Selatan disebut dalam debat capres lalu. Berikut alasan pemerintah Indonesia bersikeras menyebutnya sebagai Laut Natuna Utara.