Dua Insentif Pemerintah untuk BUJT agar Tarif Tol Turun

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Saat ini, pemerintah memberlakukan sistem tarif tol terbuka sebesar Rp 14 ribu untuk kendaraan golongan I yang menggunakan jalan Tol Becakayu sepanjang 21,04 kilometer.Tarif yang begitu mahal membaut warga sedikit yang menggunakan jalur Tol ini

    Saat ini, pemerintah memberlakukan sistem tarif tol terbuka sebesar Rp 14 ribu untuk kendaraan golongan I yang menggunakan jalan Tol Becakayu sepanjang 21,04 kilometer.Tarif yang begitu mahal membaut warga sedikit yang menggunakan jalur Tol ini

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan menyiapkan kemudahan atau insentif bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang terkena kebijakan penurunan tarif jalan bebas hambatan atau tol. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan setidaknya ada dua insentif yang bisa diberikan, yaitu tax holiday dan jaminan Cash Deficiency Support (CDS) dalam bentuk pinjaman. "Bukan subsidi," kata Basuki di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 Maret 2018.

    Menurut dia, insentif diberikan lantaran perpanjangan masa konsesi pengoperasian jalan tol. Perpanjangan itu bertujuan agar tarif di ruas tol menjadi turun. Basuki menyatakan semangat pemerintah memperpanjang masa konsesi agar ruas tol bisa dioptimalkan kendaraan logistik. "Agar logistik lebih cepat dan murah," ucapnya.

    Ia menjelaskan untuk skema CDS pemerintah masih melakukan hitungan. Hasil dari pertemuan antara Badan Pengelola Jalan Tol dengan BUJT sejauh ini menerima skema yang ditawarkan pemerintah. Kendati belum ditunjuk secara resmi, Basuki menyatakan, bantuan CDS bisa dilakukan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

    Simak: Pemerintah Siap Talangi Operator agar Tarif Tol Turun

    Dari hasil kajian, Menteri Basuki menuturkan, dengan memperpanjang masa konsesi menjadi 50 tahun ada penurunan signifikan di kendaraan golongan tiga sampai lima. Rata-rata tarif yang bisa ditekan dengan perpanjangan konsesi mencapai 20-30 persen. Kajian itu diterapkan untuk semua ruas tol, baik yang belum maupun sudah beroperasi. Selain memperpanjang konsesi, upaya pengurangan golongan pun masuk dalam kajian pemerintah.

    Di kesempatan yang sama, Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna menambahkan, skema CDS merupakan pinjaman junior yang diberikan bila terjadi defisit atau shortfall yang dialami operator. Ia mencontohkan nantinya bunga pinjaman akan diakumulasi dengan defisit dan dibayar pada tahun ke-15 hingga ke-25. Ihwal penghitungannya pemerintah akan melihat berdasarkan ruas-ruas tertentu. "Harus SMI (Sarana Multi Infrastruktur) sehingga bisa lebih murah," kata dia.

    Di kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Waskita Toll Road (WTR) Herwidiakto mendukung rencana penurunan tarif tol. Namun ia meminta kepada pemerintah untuk mencari solusi yang tepat agar operator atau BUJT tidak mengalami kerugian. "BUJT akan menderita karena defisit cash flow. Cost deficiency-nya besar," kata Herwidiakto di Gedung Kementerian PUPR, Selasa, 27 Maret 2018.

    Bagi Waskita, skema insentif apa pun akan berupaya diterima. Hal terpenting ialah adanya keadilan bagi operator. Menurut dia, upaya pemerintah yang ingin meningkatkan infrastruktur jalan tol mesti diikuti oleh perhatian terhadap kinerja operator. "Kalau BUJT menderita kan bikin target (proyek tol) susah," ucapnya.

    Sedangkan Direktur Utama PT Ngawi Kertosono Jaya Iwan Moedyarno menuturkan tarif yang nantinya akan digunakan di ruas Tol Ngawi-Kertosono sebesar Rp1.000 per kilometer. Kendati dari hitung-hitungan bisnis angka itu tidak terlalu menguntungkan, Iwan berharap pemerintah bisa memberikan pinjaman lunak.

    Tak hanya itu, Iwan juga ingin kendaraan besar yang masuk ke ruas tol bisa taat terhadap ambang batas kapasitas. Pembatasan amat penting agar ruas tol bisa terpelihara atau terawat. "Dengan adanya tiga golongan harus diperketat aturan beban agar jangan overload," ucapnya. 

    Berbeda dengan Iwan, Direktur PT Astratel Nusantara Wiwiek D. Santoso berharap pemerintah bisa menemukan solusi yang tepat bagi semua pihak. Penurunan tarif tol, menurut dia, tak bisa dilihat hanya dari satu pihak semata. Pasalnya, setiap ruas yang dikelola BUJT mempunyai perhitungan berbeda dan sudah terikat oleh perjanjian. "Ini yang harus diformulasikan kembali supaya seimbang," kata dia.

    AHMAD FAIZ | ADITYA BUDIMAN

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sah Tidak Sah Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang di Indonesia

    Bitcoin menjadi perbincangan publik setelah Tesla, perusahaan milik Elon Musk, membeli aset uang kripto itu. Bagaimana keabsahan Bitcoin di Indonesia?