Demo Ojek Online, Jokowi: Perlu Patokan Harga Atas dan Harga Bawah

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan empat orang perwakilan pengemudi ojek online di Istana Merdeka, Jakarta, 27 Maret 2018. Dalam pertemuan tersebut, sopir ojek online mengeluhkan penetapan tarif per kilometer yang rendah dari perusahaan mereka. TEMPO/Subekti.

    Suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan empat orang perwakilan pengemudi ojek online di Istana Merdeka, Jakarta, 27 Maret 2018. Dalam pertemuan tersebut, sopir ojek online mengeluhkan penetapan tarif per kilometer yang rendah dari perusahaan mereka. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menerima lima perwakilan pengemudi ojek online yang berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Selasa, 27 Maret 2018. Mereka menggelar aksi sejak pagi.

    Jokowi menuturkan, mereka menyampaikan kesulitan akibat perang tarif antar perusahaan penyedia aplikasi. Kebijakan tersebut dirasa merugikan para pengemudi.

    Baca juga: Pengemudi Go-Jek dan Grab Minta Tarif Naik Jadi Rp 4.000 per Km

    Jokowi menyatakan telah memerintahkan Menteri Perhubungan serta Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengumpulkan penyedia aplikasi, Rabu, 28 Maret 2018.

    "Intinya dicari jalan tengah agar tidak merugikan," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018.

    Jokowi mengatakan, salah satu solusi yang mungkin diberikan adalah mengatur batas tarif atas dan bawah. "Menurut saya memang harus ada patokan harga bawah dan harga atas," ujarnya. Namun keputusannya belum diambil. "Mungkin ke situ, tapi belum. Besok baru akan diputuskan setelah pertemuan itu dilakukan," ujarnya.

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan pertemuan Rabu akan digelar sekitar pukul 16.00 WIB. Dalam forum itu pemerintah akan membantu mediasi antara sopir ojek online dan perusahaan.

    Budi mengatakan sopir ojek online mengeluhkan penetapan tarif per kilometer yang rendah dari perusahaan. Para sopir mengusulkan tarif dinaikkan menjadi Rp 2.500 per kilometer. "Tarifnya kemurahan, sekarang itu Rp 1.600 per kilometer. Jadi mereka merasa kurang," katanya.

    Sebelumnya, Ketua Forum Komunitas Driver Online Indonesia, M. Rahman T., mengatakan ada dua hal yang menjadi tuntutan dari pengemudi ojek berbasis aplikasi se-Indonesia, yakni payung hukum dan penyesuaian tarif.

    "Pertama, ojek online harus punya payung hukum agar (pengemudi) mendapat ketenangan. Kedua, kami juga minta rasionalisasi tarif menjadi Rp 4.000 per kilometer," katanya saat melakukan orasi di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa, 27 Maret.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.