Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Petani Kelapa Sawit menuntut pemerintah memperbaiki kebijakan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit. Menurut Ketua Departemen Advokasi SPKS Marselinus Andry, pembagian dana selama ini tidak adil lantaran terlalu berpihak ke perusahaan besar.
"Saat ini penyaluran dana sangat tidak adil dan merugikan petani," tutur Andry di Jakarta, Selasa 27 Maret 2018.
Menurut catatan SPKS, dana sawit yang terkumpul sepanjang 2015-2017 mencapai Rp 27,94 triliun. Namun porsi pembagian dana untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit sangat kecil. Jumlahnya sekitar 1 persen atau Rp 25 juta per hektare pada 2015-2016, 5 persen pada 2017 dan 22 persen pada 2018. Sebagian besar dana digunakan justru untuk subsidi penjualan biodiesel.
Simak: Akrobat Lahan Raja Sawit
Marselinus juga mengkritik proses penyaluran dana untuk petani yang menyulitkan karena melalui beberapa tingkatan, mulai dari dinas perkebunan kabupaten, provinsi, hingga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Dia turut melaporkan banyak petani yang enggan mengambil dana penanaman kembali (replanting) karena pengelolaannya menggunakan manajemen satu atap.
Dalam skema ini, petani harus menyerahkan 80 persen lahannya untuk dikelola perusahaan sebagai pihak avails. Sebagai gantinya, korporasi akan melaksanakan kewajiban replanting bagi perkebunan plasma petani yang usianya sudah diatas 20 tahun.
Petani plasma, kata Marselinus, juga diwajibkan menyerahkan bukti kepemilikan kebun sebagai jaminan utang yang nantinya diserahkan pada bank. Dalam klausul manajemen pola satu atap, menurutnya musti menjual produksi kelapa sawitnya pada korporasi dengan harga ditetapkan perusahaan. Ia menjelaskan, dengan adanya kesepakatan ini petani harus menanggung utang plus bunganya selama 15 tahun. Jika terbelit utang, petani terpaksa membiarkan lahannya diambil bank.
Bernardus Muchtar, petani sawit dari Sekadau, Kalimantan Barat, menyatakan sistem tersebut memaksa petani melakukan replanting mandiri. "Akhirnya kami menggunakan bibit dan pupuk yang ala kadarnya, daripada menanggung risiko kehilangan kebun," tutur dia.
Marselinus mengemukakan pihaknya sudah mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan Pasal 9 Ayat 2. Serikat menilai beleid itu cacat formil karena bertentangan dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Gugatan didaftarkan perkumpulan petani ke Mahkamah Agung pada awal Februari lalu.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada Hifdzil Alim menilai aturan penyaluran dana sawit juga cacat materiil karena merugikan petani. "PP tidak memenuhi unsur formil dan materiil," tutur dia.
Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Perkebunan Kelapa Sawit Komisi Pemberantasan Korupsi, Sulistyanto, menyatakan pemerintah seharusnya berfokus memperbaiki masalah hulu industri sawit ketimbang industri hilirnya. Berdasarkan temuan KPK, pemerintah tidak memiliki roadmap yang jelas untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit. "Harusnya pun kalau mau kasih bantuan ya ke hulunya supaya bisa diperbaiki," katanya.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang membantah pemerintah tidak berpihak pada petani. "Tahun ini kami melaksanakan replanting untuk 185 ribu hektare lahan sawit," katanya.
Iklan
![Seorang pekerja menurunkan kelapa sawit dari sebuah truk di pabrik kelapa sawit di Salak Tinggi, di luar Kuala Lumpur, Malaysia, 4 Agustus 2014. [REUTERS / Samsul Said / File Foto]](https://statik.tempo.co/data/2019/08/26/id_867336/867336_720.jpg)