TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berharap Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) terpilih nanti dapat bersikap independen di tahun politik.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan Sigit Pramono mengatakan posisi Bank Indonesia (BI) akan diuji selama tahun politik, khususnya terkait inflasi. Sebab, pemerintah punya kepentingan dalam menjaga inflasi tetap rendah.
"Tapi apakah inflasi rendah adalah sesuatu yang memang wajar atau hanya mengikuti mau pemerintah. Ini ujian Bank Indonesia dalam tahun politik," kata Sigit dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin, 26 Maret 2018.
Baca juga: DPR Tentukan Deputi Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo 29 Maret
Selain inflasi, bank sentral juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga nilai tukar rupiah. Sigit menjelaskan, sekalipun Indonesia masuk dalam G-20, tetapi secara besaran ekonomi tetap kalah jauh dibandingkan dengan Amerika Serikat.
Belum lagi terkait kebijakan bank sentral AS yang menaikkan suku bunganya. Hal tersebut membuat dolar AS berpotensi kembali ke 'kandangnya' dan berakibat rupiah semakin melemah. "Ini yang harus diperhatikan oleh gubernur (BI) baru nanti, bahwa tantangan dalam menjaga nilai rupiah makin hari makin berat dan tidak mudah," ucapnya.
Gubernur BI juga diharapkan berperan penting dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dalam komite tersebut, Menteri Keuangan bertindak sebagai ketua dan anggotanya adalah gubernur BI, ketua OJK, dan ketua LPS.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo hanya mengajukan satu calon sebagai Gubernur BI, yaitu Perry Warjiyo. Jika lulus uji kepatutan dan kelayakan, Perry akan menggantikan Agus Martowardojo.