TEMPO.CO, Banjarbaru - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa upaya percepatan penerbitan sertifikat pemilikan tanah bukanlah suatu kebohongan seperti yang dituduhkan oleh Amien Rais. "Karena ada yang bilang ini (pembagian sertifikat) pengibulan, enggak ada itu. Ini beneran," ujarnya ketika mengunjungi GOR Rudy Resnawa, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin, 26 Maret 2018.
Saat membagikan sekitar 5.640 sertifikat tanah, Jokowi meminta masyarakat mengangkat tangan ke atas untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar diberikan sertifikat oleh pemerintah. "Dulu-dulu biasanya hanya seremoni di depan ini. Makanya saya suruh angkat sertifikat," ucapnya.
Baca: Tudingan Amien Rais Soal Tanah, Ini Kata Sofyan Djalil
Pernyataan itu menanggapi kritik mantan politikus sekaligus mantan ketua MPR, Amien Rais, soal pembagian sertifikat tanah gratis oleh Presiden Jokowi. Amien Rais menyebut program tersebut sebagai tindakan membohongi publik dan menuding 74 persen lahan di Indonesia dimiliki pihak asing.
Dalam sejumlah kesempatan ketika membagikan sertifikat di daerah, Jokowi selalu menekankan adanya keluhan dari daerah terkait dengan persoalan sengketa lahan. Untuk itu, pemerintah melakukan percepatan penerbitan sertifikat di Indonesia.
Menurut Kepala Negara, kepemilikan lahan secara resmi merupakan keharusan bagi pemilik lahan sekaligus memangkas kemungkinan adanya sengketa lahan atau tanah.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebelumnya menyatakan program sertifikasi tanah merupakan program prioritas pemerintah Jokowi-JK. Pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat terbit pada 2017, kemudian bertambah menjadi 7 juta sertifikat pada 2018.
Tahun depan, target tersebut bertambah menjadi 9 juta sertifikat. Untuk memenuhi target tersebut, Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil juga menyebutkan kritikan Amien Rais tak berdasarkan informasi yang lengkap. "Kalau Pak Amien bilang ngibul, itu kurang informasi," kata Sofyan di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Maret 2018.
