TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta penambangan pasir ilegal, seperti yang ada di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dapat benar-benar dihentikan.
"Kemarin sore saya berenang di seberang Pulau Panjang (Papua Barat), saya naik paddle, snorkling, mau menangis saya. Karangnya semua berantakan, hancur, ikannya sedikit karena tidak ada rumah lagi. Pasirnya juga hilang. Ada kura-kura berenang tidak bisa ke pinggir karena pantainya tidak ada. Dia bingung mau cari tempat buat taruh telurnya tidak ada pasir lagi. Semua habis," kata Menteri Susi dalam siaran pers KKP yang diterima di Jakarta, Senin, 26 Maret 2018.
Baca juga: Susi Pudjiastuti: Dampak Laut pada Perubahan Iklim Lebih Besar
Menteri Susi menyampaikan hal tersebut saat melakukan peninjauan hasil tangkapan dan kuliner di Pasar Ikan Waneri Tanjung Wagon, Fakfak, Papua Barat, 23 Maret 2018, lalu.
Menurut dia, hal yang mengusik dirinya disebabkan aktivitas penambangan pasir ilegal yang sering terjadi di pantai-pantai di Fakfak.
"Ada laporan juga dari (TNI) Angkatan Laut katanya di sini pasirnya ditambang buat bikin rumah. Saya bilang, kenapa tidak ambil di tempat lain yang jauh? Ini yang di depan adalah benteng bapak kalau ada tsunami," ungkap Menteri Susi.
Menteri Susi kemudian bercerita tentang tsunami yang terjadi di kampung halamannya di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada 17 Juli 2006 lalu.
Menurut dia, masyarakat Pangandaran tidak seberuntung masyarakat Fakfak yang berada di teluk dalam seperti Pulau Panjang sehingga memiliki benteng untuk berlindung dari tsunami.
Baca juga: Susi Pudjiastuti: Nelayan di Papua Gunakan Cantrang, Tenggelamkan
"Di laut kami (Pangandaran) tidak ada apa-apa di depannya. Jadi begitu ada tsunami, habislah semua. Yang meninggal pun 1.600 orang. Saya tidak ingin pengalaman itu terjadi di sini. Tolonglah jaga," katanya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan bahwa wilayah Indonesia itu 70 persen lautan sehingga bila laut dirusak, maka rusaklah masa depan dari generasi mendatang.
Menteri Susi juga meminta aparat penegak hukum setempat untuk aktif membantu masyarakat mengamankan penambangan pasir di laut.
ANTARA
