TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah akan memperpanjang masa konsensi jalan tol untuk menjaga kestabilan Internal Rate od Return (IRR). Basuki pun menyebut rencana ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat bertemu dengan para operator jalan tol.
“Kami pegang kuncinya di IRR karena itu nilai bisnis para investor,” ujar Basuki di kompleks Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat, 23 Maret 2018.
Baca: Jokowi: Tarif Jalan Tol Angkutan Logistik Turun Akhir Bulan Ini
Menurut Basuki, rata-rata konsensi yang berlaku di jalan tol Indonesia itu 30-40 tahun. Hal itu yang menyebabkan tarif per kilometer di tahun 2018 sebesar Rp 1.300. Jika konsensi diperpanjang hingga 50 tahun, kata Basuki, tarif tersebut bisa turun menjadi Rp 1.000 per kilometer.
“Hitung-hitungan kami kalau untuk golongan I, misalnya jarak tempuh 48 km kan berarti biayanya sekitar Rp 62 ribu. Kalau konsensi diperpanjang, biayanya bisa turun ke angka Rp 48 ribu. Banyak sekali turunnya,” tutur Basuki.
Selain itu, ia juga berencana memangkas pembagian golongan kendaraan besar di jalan tol. Jika sekarang ada 4 golongan, II, III, IV, dan V, kedepannya akan menjadi 2 golongan saja, golongan II dan III.
Basuki menyebut hal itu bertujuan untuk memotong tarif kendaraan besar yang melintas di jalan tol. Soalnya, kata dia, tingginya tarif menyebabkan sebagian besar kendaraan bermuatan berat memilih untuk mengambil jalan reguler.
“Kami bikin cluster, ternyata kendaraan berat ini yang paling banyak masuk tol itu golongan II dan III. Golongan IV dan V itu sedikit,” kata dia.
Dengan opsi-opsi tersebut, Basuki menjamin para investor jalan tol tidak akan dirugikan. Penghitungan penurunan tarif itu telah disesuaikan agar IRR yang ada di business plan para investor tetap stabil.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu, 21 Maret 2018 lalu memanggil sejumlah menteri dan pemilik jalan tol membahas rencana penurunan tarif di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dua menteri yang dipanggil adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) serta perusahaan pengelola jalan tol, di antaranya Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani serta Direktur Astra Infrastruktur Wiwiek D. Santoso.
