TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan mengukur dan memberi 7,5 juta sertifikat tanah tahun ini. Untuk itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyampaikan, kementeriannya memiliki 8.500 juru ukur independen untuk bekerja di 33 provinsi.
"Tidak bisa (pengukuran tanah) dikerjakan ASN (aparatur sipil negara) sendiri, sehingga kita tender 3 juta bidang dikerjakan pihak ketiga yang diawasi oleh kita (kementerian ATR/BPN)," kata Sofyan di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Maret 2018.
Menurut Sofyan, salah satu kendala lambatnya sertifikasi tanah berhubungan dengan pengukuran. Setelah mengetahui masalah itu, Sofyan mengklaim merekrut juru ukur independen.
Simak: Jawab Tudingan Amien Rais, Sofyan Djalil: Itu Kurang Informasi
Dari total 8.500 juru ukur independen, 2 ribu personil merupakan ASN dan sisanya atau sekitar 75 persen berasal dari pihak ketiga. Tak hanya itu, Sofyan mengaku menambah kuantitas alat ukur.
Dengan begitu, dia optimis pengukuran terhadap 7,5 juta bidang tanah selesai pada Oktober 2018. "Kita bisa kerja cepat dengan segala inovasi dan teknologi. Lalu aturan-aturan yang selama ini menghambat digant," ujar Sofyan.
Sofyan menyatakan, pemerintah memberikan proporsi besar untuk sertifikasi tanah di kawasan Jawa. Sebab, menurutnya, konflik atau masalah pertanahan di Jawa mendesak untuk diselesaikan. Permasalahan yang dimaksud, yakni adanya mafia tanah, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta.
Data kementerian ATR/BPN menunjukkan, tiga posisi terbesar pemberian sertifikat tanah diperuntukkan provinsi di Jawa. Rinciannya, yakni 1,57 juta bidang tanah untuk Jawa Timur, 1,27 juta bidang tanah untuk Jawa Barat, dan 1,2 juta bidang tanah untuk Jawa Tengah.
