TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi meminta agar Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mempelajari data pembebasan kawasan hutan untuk perkebunan kepada sejumlah pebisnis selama 2004-2017.
Menurut Vanda, izin perkebunan kepada para pelaku bisnis paling banyak diberikan oleh Menteri Kehutanan periode 2009-2014, Zulkifli Hasan. Ia diduga memberikan hampir 70 persen dari total luas izin perkebunan untuk para pebisnis di periode 2004-2017.
“Zulkifli Hasan memecahkan rekor sebagai menteri yang paling banyak memberikan izin-izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu dengan luas 1,64 juta hektare atau hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta,” kata Vanda seperti tertulis dalam rilisnya, Rabu, 21 Maret 2018.
Greenomics Indonesia melakukan sebuah studi mengenai total luas lahan yang diberikan kepada pebisnis pada 2004-2017 untuk izin perkebunan. Hasilnya, pemerintah melepas lebih dari 2,4 juta hektare kawasan hutan atau sekitar 36 kali lipat luas DKI Jakarta untuk izin perkebunan. Dari angka itu, Zulkifli membebaskan 70 persen lahan untuk pelaku bisnis.
aca juga: 2 Kebiasaan Amien Rais yang Patut Dicontoh Menurut Adiknya
Hal ini menanggapi tudingan Amien Rais bahwa 74 persen lahan di Indonesia dimiliki pihak asing. Padahal, lebih dari 90 persen izin perkebunan yang terbit merupakan izin ekspansi perkebunan sawit.
Totalnya diperkirakan lebih dari 2,2 juta hektare atau 33 kali lipat luas DKI Jakarta izin diberikan saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden RI. Sementara di era Presiden 2014-2019 Joko Widodo alias Jokowi baru mengizinkan 200 ribu hektare lahan.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan 2004-2009 MS Kaban memberikan izin perkebunan hampir 600 ribu hektare atau setara sembilan kali lipat luas DKI Jakarta. Pemberian izin perkebunan oleh Kaban diperkirakan mencapai 24 persen dari 2,4 juta hektare.
Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini, Siti Nurbaya, melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru memberikan izin perkebunan seluas 216 ribu hektare atau setara lebih dari tiga kali lipat luas DKI Jakarta. “Atau 8,9 persen dari total luas izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu selama 2004-2017,” ujar Vanda.
