Utang Dikuasai Asing, Faisal Basri: Aman Selama Tak Ada Gejolak

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri (kiri) saat diskusi rekomendasi penghapusan BBM jenis Premium atau Ron 88, di Jakarta, 27 Desember 2014. ANTARA/Andika Wahyu

    Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri (kiri) saat diskusi rekomendasi penghapusan BBM jenis Premium atau Ron 88, di Jakarta, 27 Desember 2014. ANTARA/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development for Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, angkat bicara mengenai membengkaknya utang luar negeri Indonesia selama tiga tahun terakhir. Menurut Faisal, pemerintah mengobral utang dengan Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki pihak asing.

    “SBN dikuasai asing enggak apa-apa kalau enggak ada gejolak. Sekarang dijajah pasar yang sekarang gonjang-ganjing. Tolong jujur dikit saja. Makin lama, makin enek kalau liatnya (pemerintah) enggak jujur. Indonesia makin obral utang,” ucapnya dalam sebuah diskusi di kantor Indef, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Maret 2018.

    Faisal menuturkan pemerintah seperti tersandera pihak asing akibat mendominasinya SBN dalam utang negara. Sebab, pemerintah tidak bisa mengendalikan pergerakan pasar. Akhirnya, pemerintah harus bergantung pada suku bunga asing.

    Baca: Utang Pemerintah Tembus Rp 4.035 T, Kemenkeu: Negara Mampu Bayar

    "Doakan semoga saja Amerika Serikat enggak menaikkan suku bunga terlalu sering,” kata Faisal.

    Indef menyebutkan utang pemerintah saat ini bergantung pada SBN dengan persentase kepemilikan asing yang tinggi. Berdasarkan data milik Kementerian Keuangan hingga akhir Februari 2018, penerbitan SBN yang mendominasi utang pemerintah mencapai Rp 3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah.

    Penerbitan SBN sekitar Rp 2.359,47 triliun atau 62,62 persen terdiri atas denominasi rupiah serta denominasi valuta asing Rp 897,78 triliun atau 18,11 persen.

    ZARA AMELIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.