TEMPO.CO, Jakarta -Institute for Development of Economica and Finance (INDEF) menilai pertumbuhan utang pemerintah Indonesia tidak sebanding dengan produktivitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Padahal, sejak tiga tahun terakhir utang yang dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur terus meningkat.
"Utang yang selama ini kita harapkan mampu mengakselerasi produktivitas dan daya saing nasional dan kemandirian kita ini masih sangat kontradiktif. Utang tiga tahun ini bertambah cukup pesat justru mengarah ke kontraproduktif, " ucap Direktur INDEF Enny Sri Hartati di kantornya, Pejaten Timur, Jakarta Selatan pada Rabu, 21 Maret 2018.
Ekonom INDEF Ahmad Heri Firdaus mengatakan produktivitas utang pemerintah yang kian membengkak tersebut terbukti belum mampu mendorong pertumbuhan investasi sektor produktif secara signifikan. Akibatnya output perekonomian relatif stagnan.
"Dampak utang dalam rangka percepatan agenda pembangunan infrastruktur memang tidak serta merta akan terjadi dalam jangka pendek, tapi setidaknya akan menumbuhkan optimisme perekonomian terutama investasi," ucap Heri.
Baca juga: Luhut Klaim Utang Pemerintah RI Lebih Kecil dari Malaysia
Heri menuturkan, Indeks Tendensi Bisnis dan berbagai survei tentang ekspektasi perekonomian tidak mengalami akselerasi pertumbuhan. Akibatnya, output pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari angka lima persen.
"Ini menggambarkan bahwa produktivitas utang dalam mendorong perekonomian relatif rendah," ucap Heri menambahkan.
Pada 2015, nilai produk domestik bruto Indonesia sebesar Rp 11.526 triliun meningkat menjadi Rp 12.406 triliun pada 2016. Angka itu kembali naik pada 2017 sebesar Rp 13.588 triliun. Rata-rata PDB meningkat 8,74 persen secara tahunan (yoy).
Namun kenaikan PDB Indonesia dibarengi oleh tumbuhnya utang pemerintah. Hingga 2015, utang pemerintah tercatat Rp 3.165 triliun. Utang naik menjadi Rp 3.515 triliun di 2016 dan Rp 3.938 triliun pada 2017. Angka ini rata-data tumbuh 14,81 persens (yoy).
Sementara, pada Februari 2018, utang pemerintah mencapai Rp 4.034,8 triliun. Angka itu naik 13,46 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3.556 triliun. Pada APBN 2018, total utang pemerintah mencapai 4.772 triliun.
"Sejauh ini 3,5 tahun terakhir produktivitas tak kunjung meningkat. Akibatnya laju penambahan utang lebih cepat dari PDB akan semakin menimbulkan rasio utang meningkat dan menggerogoti stabilitas perekonomian ke depan," kata Heri.
Saat ini, utang pemerintah bergantung pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN tersebut mayoritas atau sekitar Rp 2.359,47 triliun diterbitkan dalam denominasi rupiah.
