CEO Lippo Group Bicara Soal Status Tata Ruang Meikarta

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin Redaksi Harian Kompas Rikard Bagun, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie, CEO Lippo Group James Riady, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Presiden Meikarta Ketut Budi Wijaya di acara topping off dua tower di Meikarta,  29 Oktober 2017. TEMPO | ADI WARSONO

    Pemimpin Redaksi Harian Kompas Rikard Bagun, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie, CEO Lippo Group James Riady, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Presiden Meikarta Ketut Budi Wijaya di acara topping off dua tower di Meikarta, 29 Oktober 2017. TEMPO | ADI WARSONO

    TEMPO.CO, Jakarta - Lippo Group menyebutkan semua perizinan pembangunan dan penyesuaian tata ruang atas proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, masih terus dilakukan mengikuti prosedur. CEO Lippo Group James Riady menyatakan masalah perizinan tidak menghalangi perusahaan tetap meneruskan pembangunan kota baru seluas 5.400 hektare tersebut.

    Selain itu, James mengakui, tahap pertama pembangunan Meikarta memang sempat terhambat aturan tata ruang dari pemerintah. Meskipun begitu, dia tidak menjadikan hal tersebut kendala yang menghambat pembangunan proyek paling ambisius Lippo Group itu.

    Baca: BPN: Proyek Meikarta Belum Punya Status Tata Ruang yang Jelas

    “Tahap pertama Meikarta pasti ada masalah. Nah, yang dibicarakan itu, yang tahap berapa? Itu tahap 1, 2, 3, on going terus. Tahap 1 semua yang kita bangun sudah selesai,” tutur James, di Hotel Aryaduta, Selasa, 20 Maret 2018.

    Pernyataan James menanggapi Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Arie Yuriwin yang mengatakan proyek yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, itu belum ada penyesuaian tata ruang. Padahal proses penyesuaian tata ruang harus tuntas sebelum memulai penjualan atau marketing sales. "Proyek Meikarta penyesuaian tata ruang belum ada," kata Arie di Kantor Pusat Jasa Marga, Kamis pekan lalu.

    Arie menilai Meikarta berbeda dengan proyek perusahaan pelat merah yang masih bisa mengubah perencanaan. Contohnya proyek kereta cepat yang trasenya masuk di kawasan industri serta permukiman penduduk.

    Karena itu, Kementerian Agraria bisa mengubah trayek kereta cepat melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. "Nanti seperti proyek kereta cepat, tata ruang kita ubah. Nah, kalau Meikarta belum. Tata ruang perlu dilihat dulu sebelum membuka pembangunan," tutur Arie.

    Biasanya, pemerintah melakukan penyesuaian tata ruang yang evaluasinya dilakukan setiap lima tahun sekali. Sebagai informasi, Lippo Group mengucurkan investasi sekitar Rp 278 triliun untuk proyek itu.

    Lebih jauh, James mengklaim bahwa kehadiran Meikarta perlu mendapat dukungan pemerintah karena proyek ini berkontribusi untuk pemenuhan rumah bagi rakyat. “Kita terus bangun, ini untuk bangsa, rakyat kita. Ini (Meikarta) bisa menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan perumahan," ujarnya.

    James menjelaskan, saat ini Indonesia membutuhkan 11 juta unit rumah. "Ada orang yang mau beli tapi tidak mampu. Kami harapkan Meikarta bisa memberikan peluang baru dan pekerjaan baru,” katanya.

    Selama ini, James mengakui, tidak menghadapi kendala yang cukup besar dalam penjualan unit perumahan di Meikarta. Fase tersulit dari proyek Meikarta itu, menurut dia, sudah terlewati, yakni pembangunan infrastruktur untuk bangunan high rise yang akan memenuhi kawasan tersebut.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.