Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tembus Rp 4.000 T, Faisal Basri Ingatkan Bahaya Utang Pemerintah

image-gnews
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri (kiri) saat diskusi rekomendasi penghapusan BBM jenis Premium atau Ron 88, di Jakarta, 27 Desember 2014. ANTARA/Andika Wahyu
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri (kiri) saat diskusi rekomendasi penghapusan BBM jenis Premium atau Ron 88, di Jakarta, 27 Desember 2014. ANTARA/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, meyakini pemerintah mampu membayar cicilan utang luar negeri. Namun Faisal mengatakan utang pemerintah itu tetap rawan karena bentuknya sebagian besar adalah obligasi.

"Sebagian besar utang Indonesia itu dalam bentuk obligasi. Sebanyak 50 persen obligasi itu dipegang asing," katanya di salah satu restoran di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Maret 2018.

Menurut Faisal, banyaknya obligasi yang dipegang asing membuat kedaulatan pemerintah atas ekonominya berkurang. Indonesia disebut akan sangat terpengaruh oleh kondisi keuangan global.

Faisal mencontohkan, salah satu situasi keuangan global yang baru-baru ini mempengaruhi keuangan Indonesia adalah rencana The Fed menaikkan suku bunga lebih dari tiga kali dalam setahun. "Rupiah goyang, pasar saham goyang, karena kedaulatan makin dipegang pihak luar," ujarnya.

Baca juga: Luhut Klaim Utang Pemerintah RI Lebih Kecil dari Malaysia

Lebih lanjut, menurut Faisal, walau pemerintah mampu membayar cicilan utang, hal itu akan mempengaruhi besaran persentase Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayarnya. Faisal mengatakan beban APBN membayar utang negara akan mengorbankan sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

"Uang untuk kesehatan dan pendidikan makin turun. Kalau itu pendidikan dan kesehatan bisa ditunda pembayarannya. Kalau hutang ditunda, bisa kena sanksi," ucapnya.

Utang pemerintah Indonesia hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp 4.035 triliun. Posisi ini naik 13,46 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3.556 triliun atau 29,24 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan utang luar negeri Indonesia masih dalam level aman. Terlebih, menurut Darmin, utang tersebut bukan hal konsumtif, melainkan untuk membangun infrastruktur. Nantinya, dari pembangunan itu akan menggerakkan ekonomi dan dapat membayar utang luar negeri.

Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Schneider Siahaan memastikan negara mampu membayar utang pemerintah itu dengan strategi politik anggaran dan pengelolaan utang yang baik.

Strategi yang dimaksud Scheneider adalah, jika penerimaan pajak tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1.800 triliun dibagi dengan struktur jatuh tempo utang, pemerintah mampu melunasi utang dalam jangka waktu sembilan tahun.

"Utang rata-rata akan lunas selama sembilan tahun. Jika utang sekitar Rp 4.000 triliun dibagi sembilan tahun, setiap tahun kita bayar Rp 450 triliun," tuturnya.

Kepercayaan diri pemerintah untuk membayar utang, kata dia, karena rasio PDB masih terjaga pada level aman. Per akhir Januari 2018, PDB tercatat 29,1 persen atau masih di bawah batas 60 persen, yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

M. YUSUF MANURUNG | DEWI NURITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

10 hari lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Politik Dinasti Jokowi Ramai-ramai Disorot Pengamat Politik, Pakar Hukum Tata Negara sampai Media Internasional

12 hari lalu

Ilustrasi: Tempo/Dianka Rinya
Politik Dinasti Jokowi Ramai-ramai Disorot Pengamat Politik, Pakar Hukum Tata Negara sampai Media Internasional

Politik dinasti Jokowi kembali disorot setelah Gibran jadi cawapres, Bobby Nasution niat maju Gubernur Sumatera Utara, pun Kaesang dan Erina Gudono.


Jokowi Disebut Punya Kedekatan dengan Industri Rokok

21 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi Disebut Punya Kedekatan dengan Industri Rokok

Jokowi sempat ogah membahas masalah rokok bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Disebut punya kedekatan dengan industri rokok.


Kebelet Wujudkan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Pemerintahan Jokowi Usulkan Gunakan Dana BOS

22 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Kebelet Wujudkan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Pemerintahan Jokowi Usulkan Gunakan Dana BOS

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran menjadi polemik karena akan gunakan dana BOS untuk pembiayaannya. Apa kata Faisal Basri dan PGRI?


Terpopuler Bisnis: Faisal Basri Sebut Investor Tak Mau Masuk IKN, Prabowo Tak Perlu Hotel BUMN

22 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
Terpopuler Bisnis: Faisal Basri Sebut Investor Tak Mau Masuk IKN, Prabowo Tak Perlu Hotel BUMN

Faisal Basri yang menyebut investor tak mau masuk IKN jika penduduknya hanya 2 juta jiwa.


Faisal Basri Blak-blakan soal Investor Tak Mau Masuk IKN Jika Penduduknya Hanya 2 Juta Jiwa

23 hari lalu

Suasana pembangunan jalan di istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Faisal Basri Blak-blakan soal Investor Tak Mau Masuk IKN Jika Penduduknya Hanya 2 Juta Jiwa

Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyebut investor ogah menanam modal di Ibu Kota Nusantara atau IKN jika penduduknya hanya 2 juta jiwa.


Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

23 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

23 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Makan Siang Gratis Bersumber dari Dana BOS, Tanggapan Kementerian Pendidikan hingga Organisasi Guru

23 hari lalu

SMP Negeri 2 Curug, Tangerang melakukan persiapan simulasi program makan siang gratis. Agenda simulasi dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Makan Siang Gratis Bersumber dari Dana BOS, Tanggapan Kementerian Pendidikan hingga Organisasi Guru

FSGI menolak pendanaan makan siang gratis yang diusulkan menggunakan Dana BOS


Kisruh Soal Program Makan Siang Gratis, Faisal Basri: Perencanaan Acak-acakan

23 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Kisruh Soal Program Makan Siang Gratis, Faisal Basri: Perencanaan Acak-acakan

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran yang berusaha diwujudkan pemerintahan sekarang mengundang berbagai reaksi. Apa kata Faisal basri dan FSGI?