TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih mengatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi sedang menyiapkan antisipasi dalam menghadapi disruptive innovation berupa revolusi industri 4.0 atau new economy. "Proses perubahan tengah terjadi. Di pemerintah semuanya tengah menyiapkan," katanya dalam seminar di Grha Oikoumene, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Maret 2018.
Sri menjelaskan, pemerintah sudah sepakat untuk menghadapi revolusi industri, harus ada persiapan yang matang. "Ada lapangan kerja hilang, bukan berarti kemudian enggak muncul yang baru," tuturnya.
Baca: Ditantang Jokowi, Bank Mandiri Siapkan Layanan Student Loan
Dari sekian banyak tantangan besar dengan kemunculan new economy, menurut Sri, salah satunya adalah lapangan kerja saat ini akan menghilang dan digantikan dengan yang baru. Misalnya, muncul Gojek dengan 1,2 juta pengemudi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergabung di Bukalapak 2 juta dan Tokopedia sebanyak 3 juta.
Merujuk pada pernyataan Organisasi Buruh Internasional (ILO), Sri menyebutkan, bahwa 60 persen blue collar job atau pekerjaan yang tidak memiliki keterampilan khusus, akan hilang dan diganti dengan lapangan kerja yang baru. Padahal, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan merupakan masalah kebangsaan yang menonjol dan bisa mengancam pilar kebangsaan dan persatuan NKRI.
Ekonomi kreatif yang berkaitan dengan digital, kata Sri, bertumbuh pesat di atas 10 persen. Sejumlah bidang ekonomi kreatif itu meliputi bidang animasi, video, desain, aplikasi, game development.
Sri menilai penetrasi digital Indonesia saat ini sudah cukup bagus. Meski digital evolution index masih rendah, tetapi tren pertumbuhannya tinggi.
Lebih jauh, Sri menjelaskan, antisipasi yang sudah dilakukan pemerintah saat ini, di antaranya memulai elektrifikasi, komponen yang dibutuhkan untuk digital, ditargetkan mencapai 96,6 persen seluruh Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sejak beberapa tahun ini membuat masyarakat di desa perbatasan dapat menjangkau internet. "Termasuk BTS 5 ribuan, mudah-mudahan 2019 selesai. Itu dasar kalian anak muda dan seluruh Indonesia masuk ke digital," katanya.
Selain itu, Sri menyampaikan, ada paket kebijakan ke-14 mengenai e-commerce. Badan ekonomi kreatif bahkan memiliki kebijakan terkait startup dan Bekraf Game Prime Coding Mom. "Ibu-ibu diajari online supaya bisa bisnis. Ada banyak sekali. Fintech, BI, OJK sudah melakukan berbagai kebijakan," ucapnya.
Pemerintahan Jokowi, kata Sri, tidak bisa sendirian dalam melakukan transformasi ekonomi di tengah-tengah kondisi internasional yang memiliki banyak dinamika. Karena itu, ia meminta dukungan dari semua pemangku kepentingan, khususnya generasi muda dalam menjaga pilar kebangsaan dan mencapai cita-cita kemerdekaan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan keadilan sosial.
