Libatkan Swasta, Kemenhub Lelang Proyek di Makassar dan Parepare

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai mengikuti rapat koordinasi transportasi laut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu, 21 Februari 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai mengikuti rapat koordinasi transportasi laut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu, 21 Februari 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melelang dua proyek pembangunan kereta api. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan proses lelang itu akan melibatkan peran swasta dengan kombinasi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur.

    "Minggu depan, yang akan kami lelang itu yang di Makassar dan Parepare," katanya di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Maret 2018.

    Baca: Cegah Bahaya Power Bank di Pesawat, Kemenhub Terbitkan Aturan

    Budi Karya berujar, pelibatan swasta dalam proyek di Makassar dan Parepare merupakan yang kedua bagi kementeriannya setelah proyek LRT Jabodebek. Menurut dia, kerja sama itu dapat mengurangi ketergantungan pada APBN. "Dengan cara ini bisa disubstitusi," ucapnya.

    Budi menuturkan, dalam proyek di Makassar dan Parepare, item yang dilelang adalah sarana serta operasional untuk orang dan barang. Mitra swasta yang dilibatkan Budi akan berperan membuat skema untuk menarik para investor.

    "Kita tenderkan kepada investor, bahkan bisa saja dia bukan operator. Yang beli bisa bank, investor dalam dan luar negeri," tuturnya.

    Seusia proyek kereta api di Makassar dan Parepare, Budi mengatakan akan melelang beberapa proyek lain dengan konsep yang sama. Beberapa di antaranya bandara di Lampung, Tarakan, dan Labuan Bajo serta pelabuhan-pelabuhan di Baubau.

    Baca berita lain tentang Kemenhub di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.