PLTU Batang Bakal Pasok 5,7 Persen Sistem Listrik Jawa Bali

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan Nelayan turut serta pada aksi yang digelar koalisi Break Free yaitu Greenpeace, Walhi dan Jatam untuk menghentikan pembangunan PLTU Batang di perairan Roban Timur, Batang, Jawa Tengah, 30 Maret 2017. Dalam aksi ini mereka menuntut Pemerintah untuk menghentikan pembangunan PLTU Batang dan beralih ke energi baru terbarukan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Puluhan Nelayan turut serta pada aksi yang digelar koalisi Break Free yaitu Greenpeace, Walhi dan Jatam untuk menghentikan pembangunan PLTU Batang di perairan Roban Timur, Batang, Jawa Tengah, 30 Maret 2017. Dalam aksi ini mereka menuntut Pemerintah untuk menghentikan pembangunan PLTU Batang dan beralih ke energi baru terbarukan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Bandung -Direktur Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero), Amir Rosidin mengatakan, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang 2x1000 MW disiapkan untuk memasok listrik sistem Jawa-Bali.

    “PLTU Batang akan berkontribusi menyuplai listrik sebesar 5,7 persen untuk sistem Jawa-Bali sehingga dapat mendukung peningkatan rasio elektrifikasi di Jawa,” kata dia dalam rilis yang diterima Tempo, Rabu, 15 Maret 2018.

    Amir mengatakan, proyek PLTU Batang yang dijadwalkan beroperasi pada 2020 itu juga diproyeksikan untuk memasok beberapa kawasan industri di sekitarnya lewat gardu listrik di seputaran Batang seperti Pekalongan, Weleri, dan Kendal. “Kami akan dukung suplai listrik di beberapa kawasan industri di Batang dan sekitarnya,” kata dia.

    Baca: Jonan: Mulai 2018, Tidak Akan Ada Proyek PLTU Baru di Jawa

    Menurut Amir, PLN juga tengah mengerjakan sejumlah proyek transmisi untuk menyokong operasional PLTU Batang tersebut. Di antaranya pembangunan transmisi 500 KV di jalur utara dan pembangunan gardu induk yang dijadwalkan rampung pada 2019 nanti.

    Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha mengatakan, pemerintah mengupayakan proyek PLTU Batang tersebut tidak menimbulkan polusi dan masalah lingkungan. Keberadaan pembangkit ini diharapkan menimbulkan multiplier efek bagi pertumbuhan Kabupaten Batang.

    “Tidak hanya teraliri listrik namun juga ada pertumbuhan ekonomi, penambahan tenaga kerja lokal, dan adanya industri-industri baru yg mengkonsumsi listrik sehingga perekonomian batang semakin maju,” kata Yudha di sela kunjungan kerjanya bersama anggota Komisi VII DPR, Selasa, 14 Maret 2018, di proyek PLTU Batang, mengutip rilis PLN tersebut.

    Bupati Batang Wihaji mengatakan, pemerintah daerahnya sudah membentuk tim pengawalan PLTU untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangkit di daerahnya. "Tim pengawalan PLTU kami bentuk untuk mengawal proyek agar berjalan aman dan lancar. Ini bagian dari itikad baik pemerintah daerah untuk memastikan proyek berjalan lancar,” kata dia di rilis tersebut.

    Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang 2x1000 MW dijadwalkan beroperasi pada 2020. Pembangkit ini akan menjadi PLTU terbesar pertama di Asia Tenggara. Pembangunan konstruksi dikerjakan oleh PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku Independent Power Producer (IPP).

    Terkait hal ini, BPI menyatakan lahan tersebut sudah selesai pembebasan lahannya sejak tahun lalu. Saat ini PLTU Jawa Tengah sudah mencapai tahap pembiayaan (financial close) dan dalam proses konstruksi yang telah mencapai 40 persen.

    PT Bhimasena Power Indonesia adalah konsorsium pelaksana proyek PLTU Jawa Tengah. BPI merupakan perusahaan join venture yang dibangun oleh tiga konsorsium yakni Electric Power Development Co., Ltd. (“J-Power”), PT Adaro Power, yang seluruhnya adalah dimiliki Adaro Energy dan Itochu Corporation (“Itochu”).

    PLTU Jawa Tengah 2 x 1,000 MW merupakan proyek infrastruktur pertama kerjasama Pemerintah Swasta atau dibangun dengan skema Public-Private Partnership (“PPP”) serta menjadi bagian dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Pembangkit ini diharapkan menjadi lokomotif dalam perkembangan ekonomi Jawa. Selain itu, PLTU ini direncanakan  menggunakan teknologi terkini yang lebih ramah lingkungan dan efisien yakni Ultra Super Critical.

    CATATAN KOREKSI: Berita ini diubah pada 21 Maret 2018 sesuai permintaan koreksi dari salahsatu narasumber. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapolri Keluarkan 11 Langkah dalam Pedoman Penerapan UU ITE

    Kepala Kepolisian RI Jenderal atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan pertimbangan atas perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE.