Minggu, 24 Juni 2018

Proyeksi Pertumbuhan Kebutuhan Listrik Nasional Menurun

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan setelah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 secara elektronik di kantornya, Jakarta, 6 Maret 2018. Jonan didampingi langsung Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Jakarta Selatan II Edi Slamet Irianto dan sejumlah pegawai kanwil DJP Jakarta Selatan II lainnya. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan setelah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 secara elektronik di kantornya, Jakarta, 6 Maret 2018. Jonan didampingi langsung Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Jakarta Selatan II Edi Slamet Irianto dan sejumlah pegawai kanwil DJP Jakarta Selatan II lainnya. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan mengumumkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2018-2027 yang telah disetujui pemerintah, hari ini, 13 Maret 2018. Dalam RUPTL itu tercatat proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan listrik nasional adalah 6,86 persen.

    Angka itu menurun ketimbang kebutuhan listrik 2017-2026 yang diperkirakan mencapai 8,3 persen. Menurut Jonan, perubahan itu disesuaikan dengan keperluan pasokan listrik di masing-masing wilayah.

    "Waktu membuat RUPTL 2017-2026 mengikuti program yang kita yakin bahwa kebutuhan itu lebih tinggi daripada sekarang. Kebutuhan listrik sekarang 7 persen. Kalau melonjak, kita ubah lagi," kata Jonan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Maret.

    Simak: Tarif Listrik Tidak Naik, Jonan: Bukan karena Pilpres

    Menurut Jonan, program kelistrikan desa sudah masuk proyeksi RUPTL 2018-2027. Artinya, pemerintah melalui PLN harus memenuhi daya listrik yang diperlukan penduduk desa. Jonan mencontohkan, bila dua dari lima dusun di satu desa tidak menerima aliran listrik, pemerintah harus menyalurkan listrik ke tiga dusun lagi.

    Menurunnya proyeksi kebutuhan listrik berdampak pada berkurangnya rencana pembangunan pembangkit listrik 2018-2027 yang totalnya 56.024 megawatt (MW). Sedangkan target pembangunan pembangkit listrik di RUPTL sebelumnya, yakni 77,9 ribu MW.

    Jonan melanjutkan, untuk target bauran energi pembangkit listrik 2018-2027 terdiri atas 58,5 persen batu bara; 20,4 persen energi baru terbarukan (EBT); 20,4 persen gas; dan 0,6 persen bahan bakar minyak (BBM).

    Selain itu, rencana pembangunan jaringan transmisi diproyeksikan 63.855 kilometer sirkuit (kms) dengan pembangunan gardu induk 151.424 megavolt-ampere (MVA). Dalam RUPTL 2018-2027, pemerintah juga bermaksud membangun jaringan distribusi 526.390 kms dan gardu distribusi 50.216 MVA.

    Menurut Jonan, waktu pengoperasian pembangkit listrik atau sertifikat laik operasi (SLO) disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan atau pertumbuhan listrik di setiap wilayah. "Memang setiap wilayah beda-beda," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Pelatih Paling Mahal di Piala Dunia 2018

    Ini perkiraan jumlah gaji tahunan para pelatih tim yang lolos Piala Dunia 2018.